Kerusuhan mematikan di Stadion Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu (1/10) tidak saja menyulut kepedihan mendalam bagi rakyat Indonesia, tetapi juga dunia. Bahkan Amnesty Internasional ikut menyoroti kasus tersebut, terutama pada penggunaan gas ait mata
- Sidang Tragedi Kanjuruhan, Lima Terpidana Diputus Beri Restitusi Rp 1,2 Miliar
- Kunjungi Stadion Kanjuruhan Malang, Keluarga Korban Minta Gate 13 Dikembalikan Semula
- Dua Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Divonis Bebas, Ini Respon Pakar Hukum Pidana
Dalam situs resminya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pada Minggu (2/10) mengatakan gas air mata hanya digunakan untuk membubarkan massa saat metode lain gagal.
“Gas air mata hanya boleh digunakan untuk membubarkan massa ketika kekerasan meluas dan ketika metode lain gagal. Orang-orang harus diperingatkan bahwa gas air mata akan digunakan dan dibiarkan menyebar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penggunaan gas air mata tidak boleh ditembakkan di ruang terbatas.
"Pedoman keselamatan stadion FIFA juga melarang membawa atau menggunakan 'gas pengendali massa' oleh petugas lapangan atau polisi," lanjutnya.
Lebih dari 125 orang tewas saat kerusuhan berujung maut terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang dan ratusan lainnya luka-luka. Usman Hamid mengatakan penyesalannya dan duka cita terdalam.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para korban. Tidak ada yang harus kehilangan nyawa mereka di pertandingan sepak bola,” katanya.
Itu adalah tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola. Usman Hamid meminta agar segera dilakukan penyelidikan mendalam, terutama sekali lagi, tentang bagaimana batas penggunaan gas air mata digunakan dalam tragedi tersebut.
“Kami meminta pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan independen terhadap penggunaan gas air mata di stadion dan memastikan bahwa mereka yang terbukti melakukan pelanggaran diadili di pengadilan terbuka dan tidak hanya menerima sanksi internal atau administratif,” katanya.
Polisi diharapkan meninjau kembali kebijakan penggunaan gas air mata dan 'senjata yang tidak terlalu mematikan'. Sungguh mengenaskan bila aparat yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi penyebab kematian.
“Hilangnya nyawa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Polisi sendiri telah menyatakan bahwa kematian terjadi setelah polisi menggunakan gas air mata pada kerumunan yang mengakibatkan penyerbuan di pintu keluar stadion,” lanjut Hamid, memastikan agar tragedi yang memilukan seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi.
Sabtu (1/10) pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, berakhir dengan kekalahan bagi Arema, yang menyulut puluhan suporter Arema menyerbu lapangan dan menyerang pemain serta polisi.
Dari video yang beredar, polisi telah berupaya membubarkan kerusuhan. Suporter yang turun ke lapangan, diusir dan diperintahkan untuk meniggalkan lapangan.
Ratusan orang berlarian ke arah tribun. Polisi kemudian menembakkan gas air mata ke tribun penonton.
Kapolda Jawa Timur Inspektur. Jenderal Nico Afinta mengatakan kepada pers bahwa gas air mata menyebabkan para pendukung menuju ke satu pintu keluar.
Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum 37 telah menguraikan dengan jelas mengenai penggunaan kekuatan yang harus dipatuhi dengan ketat.
Penggunaan gas air mata hanya akan proporsional dalam menanggapi insiden kekerasan yang meluas, dan hanya jika metode lain untuk membubarkan majelis telah gagal atau akan gagal.
Jenis peralatan yang digunakan untuk membubarkan kerusuhan harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan digunakan hanya jika diperlukan, proporsional dan sah.
Peralatan kepolisian dan keamanan – seperti gas air mata, yang sering digambarkan sebagai senjata yang “kurang mematikan” – dapat mengakibatkan cedera serius dan bahkan kematian.
Penggunaan kekerasan berdampak langsung pada hak untuk hidup, seperti tercantum dalam Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang wajib dipatuhi.
Oleh karena itu, penggunaan kekuatan tunduk pada perlindungan hak asasi manusia yang ketat sebagaimana diatur dalam Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum (1979) dan Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum (1990).
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Wali Kota Wahyu Hidupkan Semangat Sehat Kembali di Kota Malang Melalui STMJ
- DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Pansus Kajian LKPJ Bupati Tahun 2024
