Hal itu disampaikan dalam salah satu forum audiensi ormas kepada legislatif yang salah bahasannya adalah DBHCHT di Kabupaten Bondowoso.
- Kepulauan Widi Mau Dilelang, KKP Tegaskan Regulasi Indonesia Tidak Melegalkan Transaksi Jual-Beli Pulau
- Kiai Marzuki Yang Punya Komitmen dan Mampu Mengakomodir Kader NU adalah PKB
- Peluang Ganjar Nyapres di PDIP Tertutup Puan, Pilihannya Bertahan atau Pindah Partai
Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso bahwa setidaknya DBHCHT harus diperuntukkan untuk sosialisasi rokok ilegal yang dalam hal ini menempel di Satpol PP Bondowoso.
"Semua penggunaan anggaran itu harus dibahas, semua item secara terperinci telah ada terlebih sekarang sudah SIPD" ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (16/5).
DBHCHT antara lain, merupakan dana yang biasa digunakan untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait peredaran rokok ilegal, jadi semua sosialisasi itu sudah ada di pembahasan.
"Kalau road race itu tidak ada dan jika dilaksanakan itu salah, terlebih tidak ada sosialisasi rokok ilegalnya" terangnya.
Pelaksanaan kegiatan sudah masuk dalam aplkasi SIPD dan tidak bisa keluar, jika harus keluar dari itu harus menunggu perubahan anggaran nantinya bukan dilaksanakan terlebih dahulu baru disesuaikan nantinya.
"Bagaimana SPJ dan tanggalnya? seperti road race bulan 4 dan perubahan anggaran bulan 8, lalu itu bagaimana? " kata ketua DPC PKB Bondowoso itu.
Semestinya DBHCHT menyasar wilayah yang menjadi basis pekerja dan petani tembakau, agar efektivitas dana tersebut lebih bisa diraskaan. Bukan untuk melaksanakan perawatan seperti software dan semacamnya.
"Kalau tidak ada kaitan dengan tembakau itu salah," jelasnya.
Asas manfaat dari selain untuk sosialisasi basmi rokok ilegal, DBHCHT banyak digunakan seperti UHC, penambahan dan perbaikan fasilitas kesehatan.
Untuk selanjutnya, Ahmad Dhafir mengimbau agar DBHCHT dalam peruntukannya seusia dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) yang berlaku dan rekomendasi.
"Harus ada rekomendasi, bukan asal rekomendasi untuk merubah tetapi harus ada asas manfaat," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tolak Pilkades Digelar Juli 2025, Ini Alasan Ketua DPRD Bondowoso
- Sejumlah Desa di Bondowoso Belum Selesaikan Rekomendasi, DPRD Desak Inspektorat Berikan Efek Jera
- Tanggapi Kades di Bondowoso Dipanggil Kejari, Ketua DPRD: Inspektorat Jangan Seperti Pasar Tradisional
