Publik mengecam anggaran gila-gilaan operasional HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).
- IKN Proyek Pencitraan, Sekarang Memang Harus Terbengkalai
- Ratusan Investor Masuk IKN Cuma Prank, Rakyat Kena Tipu
- Anggaran IKN Diblokir: Prabowo Pro Rakyat, Jokowi Pro Oligarki
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah memberi penjelasan terkait ongkos jumbo Agustusan di IKN.
Apalagi muncul informasi ada banyak kendaraan yang disewa untuk menunjang pelaksanaan momen Agustusan di IKN.
"Bukankah ini pemborosan anggaran? Padahal masih banyak rakyat yang dihantui kondisi ekonomi yang berat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja sangat susah," kata Guspardi Gaus dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/8).
Legislator asal Fraksi PAN ini meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia saat mengambil keputusan. Hal ini agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah terkesan tidak peka dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit, karena dikabarkan Pemerintah telah menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah untuk tamu dalam perayaan HUT ke-79 RI di IKN," tutup Guspardi.
Diinformasikan, pemerintah disebut menyewa mobil Alphard seharga Rp25 juta per unit untuk mobilisasi dari dan ke IKN, utamanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Kabar yang disampaikan pihak rental, pemerintah menyewa hingga 1.000 unit mobil Alphard, meski ada juga informasi yang menyebut pemerintah menyewa 100 mobil Alphard untuk tamu negara dan tamu VVIP.
Pemerintah sendiri telah membantah menyewa banyak mobil Alphard serta mengaku hanya menyiapkan transportasi massal berupa bus sebanyak 200 unit untuk tamu undangan, dan mobil khusus untuk rangkaian kendaraan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- IKN Proyek Pencitraan, Sekarang Memang Harus Terbengkalai
- Ratusan Investor Masuk IKN Cuma Prank, Rakyat Kena Tipu
- Anggaran IKN Diblokir: Prabowo Pro Rakyat, Jokowi Pro Oligarki
