Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid 19 di rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur hanya terserap rata-rata sepuluh persen sampai dengan pertengahan tahun 2022.
Karena itu, pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) 2023, Pemprov Jatim diminta untuk mengalihkan alokasi anggaran tersebut pada sektor UMKM yang masih terpuruk akibat pandemi.
- Kapolda Jatim Apresiasi Kinerja Kapolres Tangani Covid 19
- Tips Kapolri Agar Covid-19 Tak Melonjak saat Libur Nataru
- Hasil Swab di Kantor Pemerintah Kota Surabaya Negatif Covid-19
Rendahnya serapan anggaran itu terungkap saat komisi C DPRD Jawa Timur melakukan hearing dengan sejumlah rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur pada Senin (8/8).
“Setelah kami hearing dengan dinas Kesehatan dan di belakangnya banyak direktur rumah sakit provinsi diantaranya RSUD Dr Soetomo, RSUD Haji, RS Jiwa Menur, RSUD Saiful Anwar dan RSUD dr Soedono Madiun itu begitu laporan yang kami terima sangat membangggakan justru disini belanja tidak terduga yang disiapkan untuk Covid 19 tidak lebih dari 10 persen terserap,” kata anggota komisi C DPRD Jawa Timur Khulaim Junaidi.
Dia mengatakan, dari hasil diskusi tersebut, dia optimis sampai dengan akhir tahun 2022, anggaran tak terduga yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid 19 di rumah sakit tersebut maksimal hanya terserap 10 persen.
“Mungkin dari beberapa rumah sakit tersebut hanya RSUD Dr Soetomo saja yang penyerapannya diatas 10 persen karena memang menjadi rujukan bagi masyarakat,” tambahnya.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Sidoarjo itu menilai kabar tersebut sangat menggembirakan bagi masyarakat Jatim. Menurut dia, dengan rendahnya warga yang dirawat akibat Covid 19 itu menunjukan kalau kekebalan komunal atau herd imunity di masyarakat Jawa Timur sudah terbentuk.
Untuk itu, Pemprov Jatim bisa mengalihkan anggaran BTT Covid 19 baik di PAK 2022 maupun APBD 2023 untuk kebangkitan sektor UMKM yang masih terpuruk di Jatim.
“Dengan laporan rumah sakit yang menjelaskan anggaran yang disiapkan untuk itu sangat tidak dibutuhkan ini membuktikan bahwa itu bener-bener turun. Ini kita harapkan untuk PAK nanti kita kurangi dan tidak ditambah lagi bisa digunakan untuk kebutuhan lain untuk membangkitkan sektor UMKM,” tambahnya.
Politisi PAN Jatim itu menilai, anggaran penanganan Covid 19 Pemprov Jatim harus dirombak total, sehingga pemulihan ekonomi di Jatim bisa berjalan cepat dan maksimal.
“Mungkin kita kurangi dan tinggal 20 persen lah,” pungkasnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut Pemprov Jawa Timur menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar lebih dari Rp 2,3 triliun. Jumlah itu disebut setara dengan 6,8 persen dari total APBD Jawa Timur 2020 sebesar Rp 35 triliun.
Sementara, pada tahun 2021, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran Covid 19 lewat Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD Jatim mencapai Rp 1 triliun.
Sementara, pada APBD 2022, anggaran Kesehatan di Jatim mencapai Rp Rp 4,903 triliun (16,65 persen). Jumlah itu termasuk dalam BTT penangan Covid 19 di sejumlah rumah sakit milik Pemprov Jatim.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bank Jatim Hadirkan 2.500 Jatimers di Halal Bihalal Bersama Gubernur Jatim
- Bank Jatim Dukung Program Mudik Gratis Pemprov Jawa Timur
- Gubernur Khofifah Meninjau Kesiapan Operasional Kapal Cepat Banyuwangi-Denpasar
