Total anggaran penanganan Covid-19 membuat ekonom senior, DR Rizal Ramli geleng-geleng kepala. Pasalnya berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggarannya sudah mencapai ribuan triliun rupiah.
- Gapasdap Desak Pemerintah Naikkan Tarif Angkutan Penyeberangan, Ini Alasannya
- Bank BTN Raih Digital Banking Awards 2022 Kategori Manajemen Risiko
- Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Petrokimia Gresik Siapkan Ratusan Ribu Pupuk Bersubsidi
“Wow, total anggaran Covid-19 sudah Rp 1.035,2 trilliun,” ujar Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu, Selasa (13/7).
Di satu sisi, Rizal Ramli mengaku heran anggaran sebesar itu nyaris tidak berdampak apa-apa dalam penanganan Covid-19. Bahkan dalam sebulan terakhir lonjakan kasus meningkat drastis hingga menembus lebih dari 40 ribu kasus per hari.
“Sudah segitu banyaknya, tapi kok tidak ada dampaknya terhadap penurunan Covid-19, yang ada malah terus meningkat,” tuturnya.
Dia lantas menduga-duga apa penyebab mendasar penanganan Covid-19 tidak efektif padahal anggaran yang digunakan tidak sedikit.
Dugaan pertama menyasar pada kepemimpinan pemerintah. Mismanagemen, sambungnya, bisa saja terjadi sehingga penanganan jadi tidak terarah.
Dugaan kedua, Rizal Ramli khawatir ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan pandemi untuk mencari keuntungan pribadi. Artinya, ada pihak yang melakukan korupsi anggaran.
“Tolong BPK audit investigasi ya. Jangan asal WTP padahal korupsi bansos dan lain-lain aja luar biasa,” tutupnya.
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Bambang Pamungkas mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 sebesar itu berasal dari APBN Rp 937,42 triliun, APBD Rp 86,36 triliun, sektor moneter Rp 6,50 triliun, BUMN senilai Rp 4,02 triliun, BUMD sekitar Rp 320 miliar, dan dana hibah dan masyarakat sebesar Rp 625 miliar.
“Sehingga total anggarannya yakni Rp 1.035,2 triliun untuk anggaran penanganan dampak pandemi,” ujarnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- bank bjb Raih Top 50 Emiten Tata Kelola Perusahaan Terbaik di 13th IICD Governance Award
- Kuota BBM Subsidi Sangat Cukup Asal Tidak Disalahgunakan
- Harus Ada Penanganan Khusus Bagi Pelaku Usaha Akibat Terjadinya Deflasi