Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, menyoroti soal keberadaan dan kontribusi deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMD) Jatim, khususnya Perseroda PWU Jatim. Multazam mengkritik Pemprov Jatim yang melaporkan bahwa PWU Jatim telah menyumbangkan deviden untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 66,5 milyar selama periode 2020-2023.
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
- Prabowo Hapus Kuota Impor, Ra Huda Ingatkan Nasib Petani Garam Madura
Namun, angka tersebut dipertanyakan oleh Multazam karena rinciannya tidak sesuai dengan laba yang dia temukan.
"Sedangkan rincian laba dan deviden yang diberikan tidak sampai 66 Milyar," ungkap Multazam saat dikonfirmasi pada Rabu (19/02/2025).
Politisi PKB ini memaparkan laba yang diperoleh PWU Jatim selama beberapa tahun terakhir. Di tahun 2020, laba setelah pajak tercatat sebesar Rp 4,9 milyar, dengan deviden yang disetorkan sebesar Rp 2,7 milyar.
Di tahun 2021, laba setelah pajak sebesar Rp 3,8 milyar, dan deviden yang disetorkan Rp 2,1 milyar. Pada tahun 2022, laba setelah pajak sebesar Rp 3,4 milyar, dengan deviden Rp 1,8 milyar. Sedangkan di tahun 2023, laba setelah pajak hanya mencapai Rp 1,8 milyar, dan deviden yang disetorkan sebesar Rp 1 milyar.
Dengan angka-angka tersebut, Multazam menghitung bahwa total deviden yang disetorkan oleh PWU Jatim dari tahun 2020 hingga 2023 tidak mencapai Rp 7,5 milyar.
"Dari mana angka 66,5 milyar rupiah yang disampaikan PJ Gubernur Jatim sebagai deviden PT PWU sejak 2020-2023?" tanyanya dengan heran.
Tak hanya itu, Multazam juga mempertanyakan transparansi laporan keuangan BUMD lain, seperti Perseroda Petrogas Jatim Utama (PJU), yang dinilai kurang terbuka. Menurutnya, hal ini menghambat peran DPRD Jatim sebagai lembaga pengawas.
"Apakah memang PT PJU tidak terbuka kepada Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham utama?" ujarnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Jatim Gerbang Baru Nusantara: Sinergi BUMD dan UMKM Hadapi Tantangan Ekonomi Global
- Komisi E DPRD Jatim Kawal Nasib Kontraktor Proyek SMK Rp 171 Miliar yang Belum Dibayar, Diduga Penipuan
