Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, memastikan akan meningkatkan dana desa, bia ia dipercaya memimpin negeri ini, sehingga lahir desa yang kuat dan mandiri.
- Desa Pekalangan Bondowoso Terancam Tak Dapat Cairkan Dana Desa Tahun 2025
- Pemanfaatan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Desa
- Terima Aspirasi Mahasiswa, Puguh Wiji Pamungkas Berharap Program Dana Desa Bisa Berdayakan UMKM
Pernyataan itu disampaikan Anies saat berbicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) 2023, di Provinsi Jambi, Rabu (26/7).
Di hadapan ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menyampaikan visi dan gagasannya tentang membangun desa.
Anies menegaskan visinya menjadikan desa sebagai kekuatan membangun bangsa. Untuk itu ada tiga hal yang harus dilakukan.
"Yakni peningkatan dana desa, otoritas belanja yang sesuai kebutuhan desa, dan pendampingan desa yang profesional," ujarnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menegaskan pentingnya pendamping desa yang profesional, agar kepala desa memiliki mitra yang menguatkan.
Menurut Anies, tidak boleh ada lagi pendamping desa berkat titipan pihak-pihak tertentu, tanpa ditopang kualitas dan kualifikasi yang jelas.
"Hanya dengan cara itu akan lahir desa yang kuat dan mandiri," tandasnya.
Anies juga memastikan bahwa program yang baik tentang desa tidak boleh dihentikan, sebagai jawaban atas rumor yang beredar, bahwa dirinya akan merubah kebijakan tentang desa jika terpilih sebagai presiden, seiring gagasan perubahan yang digaungkan.
"Justru dana desa akan kita tingkatkan. Makanya, dalam matriks kebijakan itu ada empat hal yang harus dipahami," katanya.
Pertama, kebijakan apa yang diteruskan. Kedua, apa yang dikoreksi. Ketiga, apa yang perlu dihentikan, dan keempat, hal baru apa yang perlu dibuat. Kepala desa harus diberi kewenangan penuh untuk menentukan kebutuhan mereka.
"Karena yang paling tahu masalah sesungguhnya yang kepala desa sendiri, menyangkut apa yang harus ditingkatkan dan apa yang mesti dikoreksi," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sejumlah Kades di Jember Dilaporkan Korupsi, APDESI Siapkan Tim Advokasi
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
