Usai usulan Gubernur Jatim agar Surabaya menerapkan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) disetujui oleh pusat, hingga saat ini Pemkot Surabaya belum mendapatkan kejelasan soal identifikasi warga terdampak ekonomi di luar data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Wali Kota Eri Resmikan Lapangan Olahraga, Kini Sudah Ada 573 Lapangan di Surabaya
- Dibantu Lantamal V, Pemkot Surabaya Bakal Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam NTT
- Pemkot Surabaya Sediakan Layanan Pengobatan TBC Gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit
Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti usai rapat badan anggaran (Banggar) dengan jajaran Pemkot Surabaya.
“Hingga hari ini, belum ada kejelasan pemkot melakukan identifikasi warga terdampak ekonomi di luar data MBR,” kata Reni dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (21/4).
Reni mengaku saat rapat Banggar berlangsung, pihaknya mengaku telah menyampaikan jika dalam waktu sepekan ini harus disiapkan pendataannya agar rencana PSBB menenangkan warga, dan memberikan usulan 3 pola yang harus dijalankan secara paralel.
Tiga pola itu diantaranya, pertama adalah MBR Reguler (melibatkan RT RW untuk memasukkan data warga terdampak ke sistem MBR online), kemudian yang ke dua screening ekonomi digital (warga bisa isi list mandiri secara online) lanjut disurvey kelurahan. Yang ke tiga adalah Hotline 112 Covid-19.
“Dengan demikian siapapun bisa terdata. Jika ada warga yang perlu bantuan sembako namun tidak terdata, bisa lapor untuk selanjutnya pemkot melakukan verifikasi,” tuturnya.
Menurut Reni, Hotline ini saat PSBB juga bisa difungsikan untuk membangun partisipasi warga melaporkan jika ada kerumunan atau hal-hal yang masuk larangan saat PSBB.
Oleh karenanya, Reni menegaskan jika tiga pola tersebut diatas perlu dilakukan, karena saat rapat Banggar diperoleh keterangan jika Pemkot Surabaya masih menggunakan MBR yang ada (belum ada pemutakhiran), yang lalu sinkronisasi dengan data dari pusat karena dari pemerintah pusat juga ada bantuan agar tidak double sasaran
“Menurutku sinkronisasi itu okelah dijalankan. Namun ada hal penting juga yaitu bagaimana segera dilakukan pendataan secara proaktif terhadap warga terdampak ekonomi yang belum masuk data MBR,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Keterbukaan Informasi di Era Digitalisasi Dibutuhkan Pengawasan
- Banyaknya Aktifitas di Sekitar Jalur KA, Daop 8 Ingatkan Bahaya Perjalanan Kereta
- Sekda DKI Saefullah Tutup Usia, Gubernur Anies Ajak Salat Gaib
