Anggota DPRD Jawa Timur Daniel Rohi meminta agar Pemprov Jatim memberlakukan pembatasan hewan ternak di Jawa Timur.
Langkah itu harus dilakukan untuk mengantisipasi adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mulai ditemukan di beberapa wilayah di Jatim.
- 15 Pasar Hewan di Lamongan Kembali Dibuka, Ini Syarat Hewan yang Boleh Dijual
- DPRD Jatim Minta Pemprov Ganti Rugi Sapi Peternak yang Mati Akibat PMK
- Banggar DPRD Jatim Setujui Anggaran Rp 25 M untuk Penanggulangan PMK
“Saya pikir harus waspada, Disnak Jatim perlu melakukan identifikasi. Kalau memang melebar perlu pembatasan lalu lintas ternak,” katanya beberapa waktu lalu.
Anggota komisi B DPRD Jatim tersebut menjelaskan, selain pembatasan, hal yang paling penting adalah dengan menggencarkan vaksinasi untuk melakukan langkah antisipasi.
Selain itu, sosialisasi agar peternak menjaga kebersihan di kandang dan menyemprotkan disinfektan harus terus digencarkan.
"Tracing, pengobatan dan yang paling penting vaksin,” tambahnya.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya itu berharap agar nantinya PMK tersebut bisa dilokalisir. Pasalnya, saat ini mendekati perayaan Idul Adha. Dia khawatir, para peternak yang akan panen mengalami kerugian yang besar, karena hewan mereka terserang pmk.
“Menjelang Idul Adha kalau PMK ada hewan hewan yang akan dipotong harus bersih,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota komisi B DPRD Jatim lainnya, Mahdi meminta agar Pemerintah melakukan langkah cepat mencegah meluasnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan sapi secara masif dan terstruktur hingga peternak dipelosok desa.
Pasalnya, di Jawa Timur terdapat jutaan masyarakat yang ekonominya bergantung pada hasil ternak hewan sapi dan kambing. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mahdi.
“Masyarakat di bawah, masih banyak yang tidak tahu bagaimana caranya mencegah dan menangani hewan ternaknya yang terkena Penyakit Kuku dan Mulut ini,” katanya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kisruh Barati Cup Mendunia: Asprov PSSI Jatim Hentikan Sementara Pertandingan karena Masalah Perizinan
- Gubernur Khofifah Minta Kuatkan Etos Kerja, Lindungi dan Layani Masyarakat Jawa Timur
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
