Klaim Organisasi Papua (OPM) yang menyebutkan bahwa belum ada pembangunan di Papua salah besar. Pasalnya, rakyat Papua secara umum belum tentu sependapat dengan OPM.
- Penerbangan Banyuwangi Pulih, Wisatawan Percaya Diri Naik Pesawat Selama Liburan
- Kampung Winner, Perpaduan antara Wisata dan Kuliner
- Kunjungan Wisatawan ke Jatim Tahun 2023 Tertinggi di Indonesia Capai 187,110 Juta Orang
Ponto menyebut, permasalahan tersebut sudah ada sejak 1 Mei 1963 ketika PBB memutuskan Papua resmi menjadi bagian Republik Indonesia. Sejak keputusan itu, ada beberapa kelompok masyarakat Papua yang tidak sepakat dan melancarkan perlawanan lewat OPM yang sebelumnya dibentuk oleh Belanda pada 1 Desember 1961.
"Hal ini kan bukan barang baru tapi sudah ada sejak Papua masuk jadi wilayah Indonesia tahun 1963," ujarnya.
Ponto memastikan bahwa masih banyak rakyat Papua yang ingin tetap bersama Indonesia. Sehingga sudah selayaknya Papua dibangun dan disejahterakan oleh pemerintah.
"Ya harus terus menggalang dan membangun Papua. Apapun resikonya Papua tetap harus dibangun," tegasnya. [bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gubernur Jatim Resmikan Zona KIP di Desa Wisata Nangkula Park, Bantuan Hasil Kerja Sama Sampoerna dan Program Klinik BUMDes Jatim
- Tempat Wisata di Kolam Retensi Bale Wilwatikta Mojokerto Segera Dimanfaatkan
- Sensasi Alas Gelato Trawas, Nikmati Gelato Italia Rasa Nusantara di Lereng Bukit