Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi kekurangan tenaga dokter hewan untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terus meluas. Mengingat saat ini sesuai catatan Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) setempat hanya terdapat 25 orang dokter di wilayahnya.
- 15 Pasar Hewan di Lamongan Kembali Dibuka, Ini Syarat Hewan yang Boleh Dijual
- DPRD Jatim Minta Pemprov Ganti Rugi Sapi Peternak yang Mati Akibat PMK
- Banggar DPRD Jatim Setujui Anggaran Rp 25 M untuk Penanggulangan PMK
"Di Ngawi selain ASN demikian juga yang mandiri kurang lebih ada 25 dokter hewan. Dan yang stand by di kantor sangat sedikit," terang Bonadi Kepala DPP Ngawi dikutip kantor berita RMOL Jatim, Kamis, (14/7).
Padahal, jumlah hewan ternak yang kini tersuspek PMK dan dilakukan perawatan sudah mencapai ratusan ekor. Bahkan Bonadi menyebut sesuai update pada Rabu, (13/7), kemarin setidaknya ada 700 ekor sapi dari total populasi 85.000 ekor sapi di wilayah Ngawi yang terpapar PMK.
"Kami berusaha menekan semaksimal mungkin jangan sampai penularan ini terus meluas dan termasuk mendatangkan lagi 1.500 vaksin. Saat ini juga melibatkan para penyuluh peternakan untuk memberikan edukasi kepada peternak untuk antisipasi dini agar tidak tertular PMK," jelasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- 15 Pasar Hewan di Lamongan Kembali Dibuka, Ini Syarat Hewan yang Boleh Dijual
- DPRD Jatim Minta Pemprov Ganti Rugi Sapi Peternak yang Mati Akibat PMK
- Banggar DPRD Jatim Setujui Anggaran Rp 25 M untuk Penanggulangan PMK
