Agar kinerjanya lebih baik dan tidak salah dalam penempatan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten saat ini diawasi tim khusus bentukan gubenur.
- Dorong Penyelesaian Konflik Apartemen Bale Hinggil, Wali Kota Eri Minta Fasilitas Dasar Tetap Berfungsi
- Pelantikan Anggota Baru, Peradi Pergerakan Ingatkan Advokat Tak Terlibat Mafia Tanah
- Satpol PP Diminta Tindak Tegas Pedagang Liar Jalan Tanjungsari dan Pandegiling
Demikian disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam sambutan pelantikan puluhan pejabat fungsional di halaman Masjid Raya Al Bantani, Senin (7/5).
WH panggilan akrab Wahidin meminta seluruh ASN untuk serius dan memahami tugas. WH juga mengaku sudah menghimpun orang-orang yang dipercaya untuk mengetahui siapa saja pegawainya yang menduduki jabatan.
"Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi hal utama dan tanpa diganggu berbagai hal yang berunsur politis. ASN harus netral, ASN itu tidak boleh dipolitisasi oleh kepentingan apapun, termasuk Pilkada dan sebagainya. Kerja saja, baik-baik bekerja Insya Allah. Saya sudah bentuk tim khusus sekarang untuk menyeleksi agar tidak kecolongan, misalnya," katanya.
Setiap ASN kata Wahidi, harus siap ditempatkan di manapun dan harus memiliki pengabdiannya serta lebih tanggung jawab terhadap jabatan dan pekerjaannya.
"Di manapun kita bekerja, harus loyal kepada negara, kepada NKRI bukan kepada siapa-siapa. Kita digaji Alhamdullilah, dapat tukin (tunjangan kinerja, red) Alhamdulillah, kita harus semangat untuk mengabdi kepada masyarakat,†terangnya.
WH juga menungkapkan, keberhasilan pemerintah karena adanya peranan dari pejabat birokrasi yang amanah dan lebih mengutamakan pelayanan publik. Ia juga mengingatkan seluruh pegawai ASN agar tetap bersikap netral dan tidak terjun ke politik praktis.
Saya percaya bahwa saudara-saudara dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,†kata WH.
Sementara Wakil Ketua DPRD Banten, Nuraeni mendukung langkah WH yang membentuk tim khusus dalam rangka peningkatan dan pembenahan biroraksi pegawai.
"Tujuan adanya tim khusus, saya rasa sudah sangat tepat. Apalagi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Dengan adanya tim khusus yang telah terbentuk, lanjut politisi Partai Demokrat ini, nantinya akan terlihat mana aparatur yang bisa bekerja atau yang hanya datang dan mengisi absensi di kantor.
"Harus ada pola terintegrasi juga dalam pengawasan ASN, ada BKD, Biro Organisasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) dan Inspektorat. Keempat OPD itu bisa satu sama lain terkait, SKP (sasaran kinerja peawai, red) dapat dikendalikan, sistemnya terbangun, jadi parameternya jelas," harapnya.[mor]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sasaran Diresmikannya Bengkel Sehat Mandiri Oleh Pemkot Surabaya
- Perkuat Sinergitas Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Militer, Pimpinan KPK Terima Kunjungan Puspom TNI
- Bupati Kediri Rilis OTT Pungli THR, Camat Purwoasri Dicopot
