Pemerintah Provinsi Jawa Timur disarankan mengikuti kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang membentuk badan pengawasan yang memantau kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Gelar Peringatan HKG PKK Ke-52, Pemkot Surabaya Minta Kader Aktif Sosialisasi 10 Program
- Bupati Pantau Proses Pencarian Hilangnya Korban Laka Laut di Pantai Pasir Panjang
- Suroboyo Bus Makin Diminati! Penumpang Naik 3 Kali Lipat dalam 6 Tahun
"Pemprov DKI Jakarta waktu dipimpin Ahok sudah membentuk badan khusus seperti itu, jadi tidak ada salahnya jika Jatim mengadopsi karena tujuannya juga sangat baik yaitu mengotimalkan kinerja BUMD-BUMD,†terang ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Rabu (7/11).
Khusus terkait kasus dugaan penyimpangan di PT Jamkrida Jatim, kata Untari pihaknya mendorong supaya dilakukan audit khusus sehingga bisa diketahui siapa saja yang terlibat penyelewengan dana IJP di PT Jamkrida. Padahal, IJP itu sebenarnya tak perlu dipakai sampai begitu besar jika manajemen PT Jamkrida bekerja dengan baik.
"Idealnya perusahaan dengan pola kerja seperti ansuransi juga tak terlalu berat sehingga IJP digunakan tak lebih dari 15-20 persen saja. Kalau semua obyek penjamin minta klaim ya pasti habis dana perusahaan. Harusnya dilakukan analisa yang tepat sebelum memberikan penjaminan,†tegas politisi yang berpengalaman di dunia koperasi dan simpan pinjam ini.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tarif Parkir Bus Naik Dua Kali Lipat, Terminal Khusus Wisata Religi Sunan Gresik Sepi
- Seorang Ibu Nangis ke Wali Kota Eri Gara-gara BPJS Kesehatan Tidak Pernah Dibayarkan Perusahaan
- Peringati HPSN 2024, Wali Kota Eri Pimpin Kerja Bakti Massal di Kalimas Timur
