Untuk membahas 9 prioritas pembangunan daerah Komisi I DPRD Banyuwangi memanggil 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD.
- Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim Minta BPBD Jatim Antisipasi Letusan Gunung Raung
- Bupati Ipuk Pastikan Ketersediaan Kebutuhan Warga Terdampak Banjir Pesanggaran Banyuwangi
- Bertemu Ribuan Nelayan di Pasar Ikan Muncar, Khofifah Siap Wadahi Aspirasi Perluasan TPI Hingga Pembangunan Breakwater
Di antaranya, Badan Pengelola Aset dan Kekayaan Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Ketiga SKPD tersebut dipanggil dalam kesempatan pertama, Selasa (10/10/2023).
Lalu, pada sesi kedua, Komisi I memanggil Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Banyuwangi.
9 item prioritas pembangunan tersebut sebelumnya telah disampaikan melalui nota pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2024. Eksekutif berharap dengan 9 program prioritas tersebut perekonomian daerah bergerak makin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Di antaranya, percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan; penguatan sektor pertanian, perikanan, umkm dan pariwisata; pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dan pembukaan lapangan kerja; perlindungan perempuan, anak, difabel dan kelompok marginal; percepatan pengurangan kemiskinan; peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif; peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul; menjaga stabilitas sosial, keagamaan dan kerukunan warga; pemantapan transformasi digital dan reformasi birokrasi.
Ketua Komisi I, Irianto, mengatakan pemanggilan 6 SKPD tersebut untuk menggali penjelasan terkait 9 item yang menjadi skala prioritas dalam KUA PPAS APBD 2024.
“Dalam kesempatan tersebut kami menanyakan sektor-sektor yang menjadi skala prioritas. Salah satunya karena Banyuwangi merupakan peyangga pangan nasional yang intinya ada di dunia pertanian, pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang prioritas," katanya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (11/10).
Perihal pembangunan infrastruktur juga menjadi titik fokus Komisi I. Sebab, wilayah Kabupaten Banyuwangi yang cukup luas, sehingga butuh banyak yang harus ditangani dan dibenahi.
Berikutnya, yang tak kalah penting adalah permasalahan pendidikan dan kesehatan yang menjadi program wajib bagi pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar bermutu dan berkualitas serta mampu bersaing dalam masyarakat global. (Adv) 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim Minta BPBD Jatim Antisipasi Letusan Gunung Raung
