Badan anggaran (Banggar) DPRD kabupaten Madiun bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) setempat mulai rapat membahas Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di gedung rapat Paripurna pada Jumat (7/2).
- Deklarasi KAMI Tidak Dilarang Polda DIY
- Jadi Tokoh Perempuan Inspiratif, Khofifah Jadi Rujukan Belajar Kepemimpinan Mahasiswa Universiti Malaya Malaysia
- Kasus Bagi Amplop Berlogo PDIP, Keputusan Bawaslu Preseden Buruk
Namun, rapat pembahasan tersebut diskors sementara waktu sambil monitoring anggaran yang bisa dipangkas dari sejumlah OPD.
Pj Sekda Kabupaten Madiun Sodik Hery Purnomo mengatakan, dalam rapat tadi membahas beberapa item yang direncanakan akan dipangkas untuk efisiensi. Salah satunya alat tulis kantor (ATK). Namun disisi lain ATK bagi beberapa OPD lain masih menjadi barang wajib dan harus ada peruntukannya karena kaitannya dengan pelayanan masyarakat, contohnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Salah satunya adalah kebutuhan ATK atau Alat Tulis Kantor, akan kami lihat apakah memungkinkan untuk diatur,” kata Sodik kepada RMOLJATIM.
“Pada OPD tertenu Disdukcapil misalnya, kebutuhan itu menjadi sebuah keharusan. Prinsipnya jangan sampai yang menyangkut pelayanan masyarakat terganggu,” sambungnya.
Dia berharap, efisiensi anggaran tidak mengganggu proyek fisik yang sudah ditetapkan, dalam rangka menunjang kebutuhan masyarakat.
“Semoga tidak ada kejadian yang cukup signifikan, sampai dengan akhir tahun nanti.Kami masih memilah, akan kami coba menginventaris terkait dengan itu,” terangnya.
Sementara itu Ketua DPRD setempat Fery Sudarsono, membenarkan kalau rapat pembahasan efisiensi anggaran tadi diskors. Sambil monitoring anggaran yang bisa dipangkas dari sejumlah OPD. Dia menjelaskan tujuan efisiensi anggaran ini nantinya akan diarahkan untuk ketahanan pangan dan infrastruktur kesejahteraan masyarakat.
“Kita semua tahu, efisiensi sampai dengan 50 persen. Tapi tetap kami melihat situasi dan kondisi penganggarannya,” jelasnya.
“Selama ini kami sudah efisien. Kalau memang perlu dicek lagi mana yang perlu dipangkas, maka akan kami lakukan,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Efisiensi Anggaran, Dinsos Surabaya Maksimalkan Kerja Sama dengan LKS hingga Sektor Swasta
- Pemkot Surabaya Pastikan Pengobatan HIV Warga Surabaya Tak Kena Efisiensi Anggaran
- Terbitkan SE Efisiensi Anggaran, Wali Kota Eri Minta PD Kurangi Belanja Bersifat Seremonial
