Kebijakan efisiensi anggaran diharapkan tidak mengganggu pelayanan publik di lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Madiun. Pemkab juga wajib menjaga pertumbuhan ekonomi meski dalam kondisi efisiensi.
- Komisi B Dorong DKPP Madiun Melakukan Vaksin PMK Bertahap
- Komisi A DPRD Madiun Dukung SE 3 Menteri soal Pembelajaran di Bulan Ramadhan
- Anggota Dewan Mangkir Dipanggil Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi Dana Jasmas, Budi WKR: Melecehkan Hukum
Hal ini disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Djoko Setyono kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
"Dalam kondisi apapun, termasuk kebijakan efisiensi anggaran ada dua hal yang wajib dipedomani pemerintah. Pertama pelayanan publik tidak terganggu harus semakin baik bahkan. Kedua Pertumbuhan ekonomi selalu dijaga," kata Djoko Setyono pada Selasa 11 Februari 2025.
Dirinya menjelaskan rapat dengan TAPD tentang pembahasan inpres efisiensi anggaran kemarin masih dalam taraf pembahasan identifikasi rencana efisien. Ia memberikan contoh terkait belanja alat tulis kantor (APK) dengan presentasi efisien sebesar 90 persen. Namun pihak Banggar menginginkan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memetakan anggaran yang bisa dipangkas.
"Rapat kemarin dengan TAPD baru taraf identifikasi rencana efisien. Disitu ada draft rencana efisien untuk ATK misalnya. Rencana efisien sebesar 90 persen. Menurut kami setidaknya masing-masing OPD memetakan anggarannya misal ATK dipotong 90 persen itu mereka bisa jalan tidak. Intinya mana yang penting ya dipertahankan skala prioritas lah," jelasnya.
Anggota Dewan fraksi PKB ini juga mengatakan subtansi dari kebijakan efisiensi anggaran adalah program nasional berjalan pelayanan publik tidak terganggu berikut pertumbuhan ekonomi terjaga. Ia juga mengusulkan rapat dengan TAPD bisa digelar kembali sebelum pelatikan kepala daerah.
"Sambil menunggu pemetaan anggaran Kemarin saya mengusulkan rapat bisa digelar lagi sebelum pelantikan Bupati," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Komisi B Dorong DKPP Madiun Melakukan Vaksin PMK Bertahap
- Komisi A DPRD Madiun Dukung SE 3 Menteri soal Pembelajaran di Bulan Ramadhan
- Anggota Dewan Mangkir Dipanggil Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi Dana Jasmas, Budi WKR: Melecehkan Hukum
