RMOLBanten. Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Banten, Ahmad Nuri menegaskan bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang mengancam persatuan dan keselamatan umat manusia khususnya di Indonesia.
- Peringati Hari Pahlawan, Cahyo Harjo: Nilai Perjuangan Para Pahlawan Menjadi Tauladan Dalam Berpolitik
- Romo Syafi'i Tantang Relawan Pejuang Tangguh Madiun Raya untuk Deklarasi Menangkan Prabowo
- Didiagnosa Kanker Prostat, SBY Lapor Jokowi untuk Berobat ke Luar Negeri
Kata Nuri, intoleransi bukanlah budaya atau norma bangsa Indonesia sehingga segala bentuk radikalisme tidak sesuai dengan ideologi bangsa yakni pancasila.
Dengan tegas Nuri menganjurkan pemerintah harus melakukan evaluasi pada partai politik (parpol), jangan sampai setelah disahkannya UU tentang terorisme yang baru justru terorisme makin banyak.
Beberapa kasus yang terjadi bahkan radikalisme sudah melibatkan parpol.
Ia mencontohkan penangkapan yang dilakukan densus 88 terhadap salah satu politikus PKS Kabupaten Pasuruan yang terlibat dengan ISIS pada tahun 2017.
"Selain itu ada juga puisi Anis Mata untuk Oesama bin Laden, pertanyaannya apakah sikap tersebut menggambarkan komitmen partai untuk mempertahankan integritas bangsa Indonesia?," tuturnya.
Lanjutnya ada pula partai yang berideologi dari luar bahkan ada partai yang tidak pernah muncul dari lokus nasional, tapi dari lokus lain yang melakukan agitasi propaganda membangun khilafah atau membangun negara islam.
"Untuk itu pemerintah harus segera mengevaluasi keberadaan partai politik yang tidak berasas Pancasila," tukasnya.
Sementara itu, Koordinator acara, Asep Najmutsakieb mengatakan dirinya berharap ormas-ormas dan partai politik harus melakukan kaderisasi dan pembinaan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
"Banyak parpol yang sehrusnya memerjuangkan secara politik kepentingan rakyat justru ada oknum yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat terorisme," katanya.
Menurut Asep, diketahui bahwa kader yang ditangkap Densus 88 sebagai teroris merupakan salah satu kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tetapi pihaknya tidak menuduh secara umum bahwa seluruh kader PKS terlibat.
"Hal itu harus menjadi momentum bagi pemerintah dan partai itu sendiri untuk berbenah dan melakukan evaluasi ditubuh partai politik," katanya. [dzk]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Apresiasi Langkah Kooperatif Brigita Manohara Kembalikan Uang Ricky Ham Pagawak
- Jika Khofifah Dampingi Prabowo di Pilpres 2024, Pengamat: Pasangan Potensial yang Mengejutkan
- Rutin Gelar Ziarah Wali 5, Wujud Nyata Ikatan Golkar dengan Nahdliyin
