Komisi XI DPR RI meminta Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM melalui bantalan sosial. Pemerintah diingatkan agar segera mendata masyarakat, khususnya mereka yang masuk dalam kategori orang miskin baru buntut kenaikan BBM.
- Refly Harun: Saya Membayangkan, Betapa Kuatnya Kalau Rizal Ramli-Gatot Bersatu
- Sekeluarga Maju Caleg, Proses Kaderisasi Rusak dan Korupsi Bakal Terpelihara
- Ditunjuk Bacapres PDIP, Ganjar Tegaskan Terobosan Jokowi Harus Dilanjutkan
“Bantalan sosial melalui berbagai program bantuan kepada masyarakat harus segera didistribusikan, karena kenaikan BBM juga akan berdampak terhadap kenaikan berbagai komoditas kebutuhan lainnya,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, Kamis (8/9).
DPR juga mendesak Pemerintah mempercepat penyaluran subsidi bagi pekerja di sektor-sektor yang terdampak langsung terhadap kenaikan BBM. Seperti pekerja jasa transportasi umum dan ojek, pelaku UMKM, nelayan atau pekerja di sektor perikanan, hingga pekerja di sektor pertanian dan pangan yang mengandalkan angkutan logistik.
“Kami juga memberi catatan kepada Pemerintah untuk memperhatikan kelompok masyarakat yang sebelum kenaikan BBM ada di atas garis kemiskinan dan tidak masuk radar BLT (bantuan langsung tunai). Sekarang akibat pandemi Covid-19 dan harga BBM naik, mereka masuk dalam kategori rentan miskin,” ucap Charles.
Legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu menjelaskan, kelompok masyarakat yang ia maksud adalah kelas menengah paling bawah. Menurut Charles, mereka yang kini masuk di garis kemiskinan tersebut di antaranya seperti buruh, pekerja informal perkotaan, petani/nelayan, bahkan sopir ojek online (ojol) dan driver taksi.
“Jumlah mereka cukup besar. Bukan kelompok desil 1 dan 2, tapi desil 3-5,” terangnya.
Desil merupakan kategori rumah tangga menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diukur berdasarkan penghasilan masyarakat. Desil 1 dan 2 merupakan kelompok masyarakat miskin absolut yang biasanya berada di pedesaan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Sementara itu desil 3 adalah kelompok rumah tangga hampir miskin, desil 4 rentan miskin, dan desil 5 ke atas adalah kelompok masyarakat mampu hingga sangat mampu.
“Ojek online awalnya masuknya 4-6. Sekarang berat dan bisa jadi masuk desil 3-4. Sopir taksi juga berat karena saat pandemi tidak dapat pemasukan. Kenaikan BBM juga menambah beban,” sebut Charles.
“Kelompok desil 4-6 ini tidak terdaftar sebagai orang miskin. Mereka nggak dapat BLT, padahal sekarang berat hidupnya,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Charles meminta Pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat rentan miskin tersebut. Pendataan dan pemberian bansos BBM harus sesuai dan tepat sasaran.
“Perlu betul-betul segera diberikan bantalan sosial agar kelompok rentan miskin tidak jatuh dalam jurang kemiskinan,” tegas Charles dimuat Kantor Berita Poliik RMOL.
Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan pun meminta agar anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk Dana Desa, Dana Alokasi Umum, Bantuan Sosial, serta Belanja Tidak Tetap dapat diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial rakyat miskin dan rentan miskin di seluruh daerah.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dubes RI Untuk Kuwait: Keterwakilan Perempuan di Eksekutif dan Yudikatif Tidak Tegas
- Capres Prabowo Kagum Dukungan Partai Demokrat
- Rakernas Partai Golkar Hasilkan Tiga Poin Penting
