RMOLBanten. Gubernur Banten, Wahidin Halim membantah jika pengangguran di Provinsi Banten menduduki peringkat kedua secara nasional.
- Bantu Bangkitkan Perekonomian, Deliwafa Festival Padukan Konser Musik Dengan Bazar UMKM
- Dampingi Presiden Jokowi Periksa Cadangan Beras di Bulog, Mendag Zulhas: Stok Lebih dari Cukup
- bank bjb dan Polri Tandatangani Nota Kesepahaman Bantuan Pengamanan
Sebelumnya pada Senin (7/5) lalu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis angka pengangguran di bumi jawara ini per Februari 2018 berada pada urutan kedua tertinggi di Indonesia, dengan angka 7.77 persen. Posisi ini berbeda tipis di bawah angka pengangguran Provinsi Jawa Barat.
Tidak nomor dua, kita itu mencapai 9,9 persen dan Jawa Tengah 15 persen. Tinggi memang, akan tetapi kami akan entaskan melalui BLK (Balai Latihan Kerja, red). Kami akan kerjasamakan sekolah dengan perusahaan. Bahkan sudah 350 sekolah yang sudah mulai kami bekerja sama,†jelas Wahidin usai menggelar Rakor OPD di Pendopo Bupati Pandeglang, Selasa (8/5).
Kendati menampik tingginya angka pengangguran di Banten, tetapi pria yang akrab di sapa WH ini mengakui, bahwa jumlah angka pengangguran itu disumbang oleh kabupaten kota. Maka dari itu, diperlukan pula peran dari bupati dan walikota, atau kepala daerah dalam menekan angka pengangguran tersebut.
"Sebetulnya pengangguran dan kemisikinan itu agregasi dari kondisi masing-masing kabupaten dan kota. Nah, yang dimaksud pengangguran provinsi itu kumpulan atau akumulasi dari kondisi yang ada di kabupaten dan kota,†tambah WH.
Sementara itu, terkait isu membludaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Banten, WH juga menampik isu tersebut. Dia mengaku akan segera berdiskusi dengan pemerintah pusat terkait TKA tersebut.
Meski tidak bisa berbuat banyak atas TKA, namun dirinya berharap agar beberapa bidang pekerjaan yang masih bisa diisi tenaga lokal, agar diprioritaskan.
Tidak, tidak begitu banyak kok, setahu saya presentasenya juga masih sekitar 5-10 persen saja, dan bahkan sebagian TKA tersebut sudah banyak yang pulang. Maka dari itu, dalam waktu dekat ini kami akan minta kebijakan pemerintah pusat, kami akan diskusikan lagi. Kalau memang pekerjaan-pekerjaan itu masih bisa dilakukan oleh tenaga lokal, untuk apa TKA," tutup Wahidin Halim.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Suku Bunga Tekan Rupiah terhadap Dolar, Gubernur BI Disarankan Bisa Tegur Jokowi
- Meriahkan Hapernas, Bank BTN Gelar Akad KPR Massal untuk 7.500 Debitur
- Ekosistem Halal Jadi Nilai Tambah Investasi Branding RI di Mata Dunia
