Ragam bantuan telah Masuk ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang pasca musibah gempa bumi beberapa waktu lalu. Untuk bantuan berupa dana dan sembako, Bupati Malang, H.M Sanusi berpesan harus dikontrol ketat dan harus tepat sasaran.
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Wali Kota Wahyu Hidupkan Semangat Sehat Kembali di Kota Malang Melalui STMJ
- DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Pansus Kajian LKPJ Bupati Tahun 2024
"Banyak Bantuan yang sudah masuk ke Pemkab Malang. Dari bantuan yang berupa dana dan sembako tersebut, pengawasannya kami percayakan pada inspektorat untuk pengontrolannya harus ketat dan harus tepat sasaran. Sehingga harus terdata dengan teratur,” ungkap Sanusi saat ditemui di Hotel Savana Malang usai memberikan sambutan di salah satu kegiatannya, Senin (19/4).
Dalam kegiatan itu, Sanusi juga mengatakan, bahwa untuk seluruh SKPD termasuk lurah dan camat agar bersama saling bantu dan pantau.
“Dilibatkannya semua jajaran dari desa sampai Pemerintah Daerah supaya dapat saling kontrol dan mengingatkan, karena ini jumlahnya tak sedikit,” tutur pria yang akrab disebut Abah Sanusi tersebut.
Abah Sanusi menegaskan, apabila di tahapan penerimaan bantuan terjadi indikator penyelewengan, Sanusi berkomentar akan sepenuhnya menyerahkan ke LTH (Laporan Tutup Harian).
"Jika ada penyelewengan langsung ke LTH, Pemkab tidak ada kewenangan. Namun, sudah disampaikan kalau dana bantuan sosial dan APT dikorupsi maka ancaman hukumannya maksimal hukuman mati,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menjelang Porprov Jatim IX, DPRD Soroti Minimnya Sosialisasi dan Harap Dampak Ekonomi Maksimal
- Wali Kota Wahyu Hidupkan Semangat Sehat Kembali di Kota Malang Melalui STMJ
- DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Pansus Kajian LKPJ Bupati Tahun 2024
