Sekretaris DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur Lilik Hendarwati mengaku banyak menerima keluhan warga karena distribusi Bantuan Sosial (Bansos) di Jawa Timur yang tidak merata.
- Golkar Masih Belum Memutuskan Koalisi 2024
- Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu, Partai Prima: Kebenaran Telah Menemukan Jalannya Sendiri
- Terkait Rencana Pertemuan dengan Megawati dan Airlangga, Cak Imin: Saya Nunggu Saja
Menurut dia, hingga saat ini, banyak masyarakat kurang mampu terdampak pandemi Covid-19 yang belum tersentuh bantuan dari Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.
"Saya melihat sudah ramai dibawah dan ruwet," katanya pada (11/5).
Lilik mengaku, banyaknya keluhan masyarakat itu karena Pemprov Jatim tidak memiliki data yang jelas, mengenai jumlah masyarakat yang berhak menerima bantuan. Sehingga, seringkali ditemukan data ganda, sehingga membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk melakukan verifikasi di lapangan.
"Semua RT mengeluh perubahan hanya dari Dinsos.Dan itu butuh waktu," tambah anggota DPRD Jatim itu.
Lilik sendiri bersama fraksinya di DPRD Jatim masih mempertimbangkan usulan Panitia Khusus (Pansus) mengenai mekanisme penyaluran Bansos. Menurut dia, kebijakan itu harus dievaluasi, agar penanganan Covid-19 di Jatim tidak berlarut-larut.
"Mekanaisme tata kelola penanganan dan pencegahan Covid , termasuk masalah transparansi anggaran, antara eksekutif - DPRD hrus jalan scr koordinatif. Ini dewan harus tahu seluk beluk terkait penanganan Covid di jatim," tandasnya.
Lilik juga menyebut agar pengawasan terhadap anggaran penanganan Covid-19 Pemprov Jatim sebesar Rp 2,3 T diperketat agar potensi pelanggaran bisa ditekan.
"Fungsi pengawasan anggaran, edukasi masy atas psbb. Penanganan dan pencegahan juga fungsi evaluasi (evalusi program)," tambahnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tolak Perppu Ciptaker, Partai Buruh Ancam Mogok Nasional
- Kedaulatan Pangan dan Politik Global Jadi Isu Penting Seknas Jokowi di Forum FGD
- Jika Sembilan Orang Ini Dapat Hidayah, Masalah Indonesia Akan Selesai
