Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi akan membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi sepanjang 123 kilometer (km). Itu dilakukan dengan skema padat karya, dengan melibatkan warga pra sejahtera.
- Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim Minta BPBD Jatim Antisipasi Letusan Gunung Raung
- Bupati Ipuk Pastikan Ketersediaan Kebutuhan Warga Terdampak Banjir Pesanggaran Banyuwangi
- Bertemu Ribuan Nelayan di Pasar Ikan Muncar, Khofifah Siap Wadahi Aspirasi Perluasan TPI Hingga Pembangunan Breakwater
Pembangunan dan revitalisasi irigasi ini untuk mendukung ketersediaan air ke persawahan, sehingga upaya menjaga ketahanan pangan terwujud.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan, pembangunan jaringan irigasi tahun ini sebanyak 80,081 km yang tersebar di 25 kecamatan se-Banyuwangi. Sementara jaringan irigasi yang akan direhabilitasi sepanjang 43,403 km.
"Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya air, mengingat air adalah faktor vital bagi pertanian," kata Ipuk, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (13/6).
Beberapa lokasi pembangunan jaringan irigasi di antaranya Kecamatan Blimbingsari 9.6 km, Srono 9,5 km, Songgon 7,2 km, Purwoharjo 3,5 km, dan seluruh kecamatan di Banyuwangi.
Sementara untuk rehabilitasi jaringan irigasi di antaranya, Cluring sepanjang 1,3 km, Kabat 4,2 km, Purwoharjo 3,9 km, Tegaldlimo 12 km, dan lainnya.
"Selain kami membangun infrastruktur irigasi, kami juga bangun infrastruktur jalan di sejumlah titik di Banyuwangi," tambah Ipuk.
Ipuk mengatakan selain untuk sektor pertanian, pembangunan dan revitalisasi saluran irigasi juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Banyuwangi.
Dalam proses pengerjaan saluran irigasi tersebut dijalankan dengan sistem padat karya. Warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi dan masih produktif, akan dilibatkan dalam proses pengerjaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut.
Dinas PU Pengairan mentargetkan bisa menyentuh 2.400 orang yang terbagi dalam 80 lokus kerja di seluruh Banyuwangi.
"Pelibatan masyarakat dalam instrumen padat karya yang ada di Dinas PU Pengairan ini menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi," imbuh Ipuk.
Ipuk mengatakan skema ini akan terus diluaskan jangkauannya dengan melibatkan sejumlah instansi lain yang memiliki program padat karya.
“Dengan demikian tidak hanya program pembangunan yang berjalan, tapi juga bisa berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja bagi warga miskin,” harapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan di Banyuwangi berada pada tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun lalu, kemiskinan Banyuwangi menurun, yakni dari 7,51 persen pada 2022 menjadi 7,34 persen pada 2023.
Meski demikian, Ipuk berharap kemiskinan Banyuwangi bisa terus dientaskan. Program padat karya menjadi salah satu melalui berbagai pembangunan pemerintah menjadi salah satu caranya. Selain diharapkan mampu menekan angka kemiskinan, program itu juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi warga Banyuwangi.
"Meski angka kemiskinan sudah rendah, tapi berbagai hal tetap harus dilakukan sebagai bentuk intervensi. Tentu saja, tujuannya agar warga benar-benar sejahtera," kata Ipuk. (Adv) 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim Minta BPBD Jatim Antisipasi Letusan Gunung Raung
