Dalam rangka memperkuat pengawasan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng insan pers atau wartawan yang bekerja di media massa.
- Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024, Komisi II DPR Panggil KPU, Bawaslu, dan DKPP
- Bawaslu Mangkir Dari Panggilan Pansus Pilkada DPRD Jember
- Respon Ali Fauzi Pasca Paslon Madiun Dilaporkan ke Bawaslu Dugaan Politik Uang Pengajian KH Anwar Zahid
Salah satu bentuknya yang dibuat Bawaslu adalah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bawaslu dan Media Massa Nasional dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024, yang digelar di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (26/11).
Anggota Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Haryono menjelaskan, pemilu dengan jurnalis memliki keterkaitan yang penting.
"Bagian strategis yang tak terpisahkan. Pemilu dan wartawan bagaikan ikan dan air, kalau enggak ada pemilu enggak ada wartawan," ujar Totok dalam pidatonya saat membuka acara rakor.
Menurutnya, rakor yang digelar Bawaslu dengan tema "Peran dan Fungsi Strategis Media Pers dalam Mengawasi Pemilu 2024" ini bagian dari upaya mendekatkan insan pers dengan kelembagaan Bawaslu RI.
"Kedatangan teman-teman ke Jatim hari ini bagian dari bounding, melekatkan emosional dalam merancang kerangka strategis agar Pemilu 2024 lebih nyaman, aman, dan lebih baik dari pemilu sebelumnya," urainya.
Di samping itu, Totok yang juga mantan jurnalis di media nasional ini memandang tanggung jawab insan pers dalam pemilu sama halnya dengan Bawaslu.
"Wartawan sama Bawaslu sama. Sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap UU. Tanpa wartawan, kejanggalan, kekurangan pemilu tidak bisa terevaluasi," tuturnya.
Oleh karena itu, Totok berharap insan pers bisa bekerjasama dengan Bawaslu dalam mengaktualisasikan visi kerja pengawasan pemilu oleh Bawaslu RI.
Yaitu memastikan jumlah pelanggaran pemilu menurun dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
"Konsep Bawaslu ke depan adalah gotong royong untuk mengedepankan pencegahan. Bawaslu yang paling baik adalah Bawaslu yang mampu meminimalkan pelanggaran," demikian Totok. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Humas Polri Harus Selektif Memilih Media Sebagai Mitra Untuk Membangun Komunikasi
