Kerjasama pengawasan distribusi logistik Pemilu dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan menggandeng Polri dan TNI.
- Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024, Komisi II DPR Panggil KPU, Bawaslu, dan DKPP
- Bawaslu Mangkir Dari Panggilan Pansus Pilkada DPRD Jember
- Respon Ali Fauzi Pasca Paslon Madiun Dilaporkan ke Bawaslu Dugaan Politik Uang Pengajian KH Anwar Zahid
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi satu sebab pengawasan dilakukan kolaboratif.
"Kolaborasi sejak awal kami (bangun) dengan teman-teman dari kepolisian, dengan teman-teman dari tentara," ujar Lolly kepada wartawan, di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (5/8).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu mengatakan, kerjasama pengawasan bersama dua lembaga itu memerlukan anggaran yang tak sedikit.
"Memang kalau mengandalkan anggaran Bawaslu susah sekali menembusnya. Misalnya, melakukan pengawasan saat distribusi logistik di pegunungan. Kami pun tidak punya kemampuan pesawat yang mampu menembus ke sana," urai Lolly.
Oleh karena itu, mantan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu memastikan kerjasama dengan Polri dan TNI membuat kerja pengawasan menjadi efektif.
"Maka kerjasama lintas kelembagaan itu yang dilakukan, dan itu sudah kami bicarakan sehingga dalam pengawasan itu secara teknis kami mempunyai kemudahan, keleluasaan karena kerjasama ini," demikian Lolly menambahkan. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Rendahnya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024, Komisi II DPR Panggil KPU, Bawaslu, dan DKPP
- Bawaslu Mangkir Dari Panggilan Pansus Pilkada DPRD Jember
- Respon Ali Fauzi Pasca Paslon Madiun Dilaporkan ke Bawaslu Dugaan Politik Uang Pengajian KH Anwar Zahid
