Politisi yang merangkap jabatan agar tidak mencuri start sebelum masa kampanye Pemilu 2019 mendatang. Termasuk politisi yang menjabat di institusi kementerian.
- Bantu Percepat Pembangunan, Gus Fawait Reposisi Kader Gerindra Di DPRD Jatim
- Keterpilihan Gerindra Melorot Karena Kasus Korupsi Benur
- Soal Kemunculan Relawan Pendukung Pilpres, Ganjar Pranowo: Saya Tidak Tahu Siapa Mereka
Demikian disampaikan anggota Bawaslu, Mochammad Affifudin dalam diskusi bertema "Peran Media Dalam Melawan Hoaks, Ujaran Kebencian dan SARA" di Sentul Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/4).
"Bawaslu mempunyai komitmen bersama dengan pihak partai politik yang merangkap menteri atau punya jabatan di publik tidak mencuri start kampanye," katanya.
Afif menambahkan, pihaknya sudah mendapatkan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pejabat publik yang menggunakan fasilitas negara saat kampanye Pilkada 2018.
Bawaslu sendiri, tegas Afif, sudah menindaklanjuti dugaan pelanggaran pejabat tersebut.
Afif juga mengigatkan partai politik untuk tidak melakukan politik identitas.
"Butuh komitmen bersama partai politik jangan sampai melakukan politik SARA terhadap masyarakat," kata Afif seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.
Hadir juga dalam diskusi tersebut, Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi, Kabag Publikasi Sosialisasi Informasi KPU, Robby Leo, Komisioner Korbid Pengawasan Isi Siaran KPI, Hardly Stefano, Sekretaris Ditjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, Maria F Barata dan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin. [dzk]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Siegit Didampingi Para Pengusaha Kembalikan Formulir Bakal Cawawali ke PDIP Kota Probolinggo
- IPW Kecam Dwifungsi Polri, Pertanyakan Jabatan Komjen Andap Budhi Sebagai Sekjen Kemenkumham
- Survei SMRC: Masyarakat Menghendaki Pemilu Tetap Digelar 2024
