Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat diantaranya dari klas pekerja. Karena tidak diikuti dengan naiknya besaran upah.
- BBM Naik Lagi, Shell Super Rp 15.380 dan Pertamax Rp 14.000
- BLT BBM Tepat Sasaran, BPKP Awasi dari Tahap Perencanaan hingga Pendistribusian
- Habib Rizieq Tak Ikut Aksi 2309, Ada Apa?
Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony, meminta pemkot Surabaya segera menginisiasi percepatan pembahasan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yang biasanya dilakukan pada Desember.
"Yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat adalah, melakukan koordinasi ulang Pemkot Surabaya dengan Provinsi Jatim, melibatkan pengusaha dan perwakilan buruh untuk melakukan kajian terhadap penyesuaian UMK," kata AH Thony dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (9/9).
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu mengatakan, operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat, tidak cukup menjadi solusi untuk saat ini.
"Operasi pasar dilakukan ketika ada kelangkaan item kebutuhan pokok yang berakibat pada naiknya harga. Dalam situasi sekarang, bahan pokok banyak tersedia namun daya beli masyarakat rendah. Lagi pula seberapa banyak operasi pasar mampu menjangkau seluruh warga Surabaya," imbuhnya.
AH Thony menambahkan, ketika kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi tidak bisa dilakukan peninjauan kembali, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, bersama seluruh kepala daerah di Jatim, yang dikoordinir pemerintah provinsi Jawa Timur, segera membahas terhadap dampaknya.
Baik itu multi effect yaitu harga barang naik, dan multi player effect yang membuat mata rantai usaha terpukul.
"Selama ini kita terjebak dalam sebuah logika ketika BBM naik maka beban perusahaan akan bertambah berat. Padahal perusahaan itu hanya mengantarkan pada satu putaran siklus mata rantai. Sedangkan hasil produksi harus terjual yang keuntungannya untuk kelangsungan produksi selanjutnya. Akan menjadi masalah disaat daya beli masyarakat turun," terangnya.
Menurut AH Thony, sekarang tinggal keberanian dari pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk renegosiasi lebih dini, terhadap besaran pengupahan, yang biasanya dilakukan pada Desember.
"Untuk menyikapi situasi sekarang ini dimajukan saja, dalam rangka menyelesaikan kegelisahan masyarakat dan aksi yang terjaduli dimana mana,"
AH Thony kembali mengatakan, upaya pemerintah mendongkrak daya beli masyarakat melalui instrumen kebijakan dengan menaikkan upah, perlu melibatkan peran perbankan.
"Mereka ini berperan membantu pasokan dana talangan, atau injeksi permodalan para perusahaan yang membutuhkan," ujarnya.
Sedangkan masyarakat dihimbau untuk bisa mengatur pola konsumsi.
"Dengan menahan dulu pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier. Melainkan mengutamakan kebutuhan primer dulu. Ya istilahnya mengetatkan ikat pinggang dulu," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- CV Sentosa Seal Diduga Tahan Ijazah 31 Orang, DPRD Surabaya: Ini Pelanggaran Serius, Harus Ditutup
- Dewan Minta Dispendik Lebih Masif Sosialisasi Mekanisme SPMB Tahun 2025
- Kinerja Terus Meningkat, Pansus DPRD Apresiasi Wali Kota Surabaya atas Pengelolaan SIER
