Semangat perjuangan untuk memenangkan tagline "Prabowo Presiden Gerindra Menang", semata untuk memantapkan langkah Gerindra dalam memperjuangkan hajat rakyat kecil. Yakni, dengan memperjuangan agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi presiden pada Pemilu Serentak 2024.
- Perindo: Biaya Haji 2023 Masih Bisa Berubah
- Ongkos Haji
- Usulan Kenaikan Ongkos Haji Dinilai Memberatkan, MUI Minta Kemenag Lobi Arab Saudi
Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Gerindra Lampung pada Senin (30/1).
"Perjuangan kita tidak akan pernah surut. Karena kekuasaan yang kita perjuangkan dengan menjadikan Prabowo Presiden Gerindra Menang sejak awal kita niatkan untuk membela rakyat miskin, orang-orang lemah dan terpinggirkan," kata Muzani.
Dikatakan Muzani, untuk memperbaiki nasib rakyat miskin dan orang-orang terpinggirkan hanya bisa dibela oleh kekuasaan. Salah satu wujud nyata Partai Gerindra untuk membela rakyat yaitu dengan meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana kenaikan ongkos naik haji (ONH) Rp 69 juta.
"Baru-baru ini misalnya Kementerian Agama menyampaikan kenaikan biaya ongkos naik haji (ONH) menjadi Rp 69 juta untuk calon jemaah haji reguler. Menurut kami jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan biaya haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat," tuturnya.
Kata Wakil Ketua MPR RI itu, rakyat yang sekarang membayar ONH umumnya orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka adalah orang-orang kecil, seperti pedagang bakso, tukang ojek, guru honorer yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabungkan dalam ONH.
"Itu sebabnya Fraksi Gerindra di Komisi VIII meminta untuk berunding lagi dengan pemerintah guna membicarakan masalah ini. Sehingga masyarakat yang sudah menabung ONH tidak mengurungkan niatnya untuk berhaji," tandasnya.
Acara Rakerda ini turut dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wagub Lampung Chusnunia Chalim, Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan sejumlah tokoh lainnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Usulan Penghapusan Anggaran Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo Tuai Kontroversi
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
