Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak sepakat dengan anggapan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan soal demokrasi culas.
- Soal Bantuan Dana Pokir ke Warga Tak Sesuai, Ketua PSI: Harusnya Tanggungjawab DPRD Kota Malang
- Ada Titiek Soeharto, Marzuki Ali dan Jimly Asshiddiqie, Prabowo: Apa ini Tanda Ingin Masuk Gerindra?
- Dinilai Cacat Prosedur, Paripurna RUU Cipta Kerja Harusnya Diulang
"Indeks demokrasi memang turun, tapi demokrasi culas sepertinya terlalu kejam penilaiannya," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/4).
Ia mengamini, dalam demokrasi di Indonesia memang terjadi persoalan. Namun demikian, sudah seharusnya perbaikan demokrasi menjadi tanggung jawab parpol untuk memperbaikinya.
Tanggung jawab itulah yang diambil PKS untuk tetap berposisi sebagai oposisi.
"Buat PKS, jadi oposisi adalah pilihan sadar berbasis etika dan logika demokrasi. Jika ada parpol lain yang mau memperkuat oposisi, kami tentu bahagia," tandasnya.
Dalam pidato politiknya, Ketum PAN, Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan bahwa demokrasi jauh dari musyawarah mufakat. Pilkada hingga Pilpres menunjukkan demokrasi culas alias curang dan hanya berpikir menang.
"Pilkada 2017, 2018, Pileg dan Pilpres 2019 serta Pilkada serentak 2020 yang telah lalu telah menunjukkan kepada kita karakter demokrasi yang culas dan hanya berpikir menang-menangan," kata Zulkifli Hasan dalam pidato yang disiarkan di kanal YouTube, Rabu (24/3).
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- HUT PMI ke-79, Khofifah Ajak Masyarakat Terus Tumbuhkan Solidaritas Kemanusiaan Lebih Kuat
- Cacat Hukum, KSPSI Desak UU Ketenagakerjaan dan Permenaker JHT Dicabut
- Klaim Punya Bukti Video Dugaan Korupsi Pejabat, Hasto Diyakini Sengaja Sembunyikan Harun Masiku
