Pernyataan berbeda Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir terkait relokasi terdampak ledakan Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara mengindikasikan pola komunikasi pembantu Presiden Joko Widodo buruk.
- Insiden Kebakaran Depo Plumpang, Warga Minta Pj Gubernur DKI Tak Hanya Bicara di Media
- Soal Depo Pertamina Plumpang, Anies Lanjutkan Visi Jokowi
- PKS Minta Hasil Investigasi Kebakaran Plumpang Disampaikan ke Publik
Menurut Erick yang menjabat Menteri BUMN, Depo Pertamina akan direlokasi. Di sisi lain, Luhut selaku Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) menyatakan warga sekitar Depo Pertamina yang akan direlokasi.
Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, perbedaan itu tentu membingungkan Pertamina dan juga masyarakat sekitar Depo di Plumpang.
"Perbedaan itu juga menunjukkan buruknya pola komunikasi para menteri Jokowi. Masing-masing menteri mengeluarkan kebijakan tanpa ada koordinasi terlebih dahulu," jelas Jamiluddin melansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).
Analisa Jamiluddin, masing-masing menteri seolah ingin menunjukkan dirinya yang paling berwenang memutuskan soal relokasi kasus Depo Pertamina di Plumpang.
Seharusnya, kata mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini, hal itu tidak perlu terjadi karena Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan kepada Menteri BUMN dan Pertamina untuk memutuskan terkait relolasi.
"Karena itu, seharusnya cukup Menteri BUMN yang memutuskan relokasi tersebut," jelas Jamiluddin.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pembenahan Sepak Bola Indonesia Harus Dilakukan Secara Piramida
- Pelaksanaan Drawing Liga 4 Harus Ulang!
- Saatnya Bahlil Hingga Erick Thohir Ditendang dari Kabinet
