Tudingan Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz yang menyebut 'otak' dari peyebaran profil brosur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Eri Cahyadi di sejumlah wilayah Gubeng Surabaya memantik reaksi keras dari Sabar Swastono 'dalang' kegaduhan tersebut.
- KPU Diminta Perjelas SOP Kerja Tahapan Pemilu 2024
- Menteri Zulkifli Hasan Pastikan Stok Beras Aman Menjelang Ramadan 2025
- Arah Koalisi Demokrat akan Diumumkan Pekan Depan
Sabar Swastono yang tercatat sebagai warga Gubeng ini menyebut pernyataan politisi PKB Surabaya Mahfudz sama sekali tidak mencerminkan kesantunan publik.
Apalagi dalam pernyataan itu, Mahfudz yang dikutip banyak media tersebut, dia mengatakan “Kalau nanti Eri Cahyadi mendapat rekomendasi partai untuk maju sebagai cawali, apa perlu dikepruki cangkeme.” itu tak juga mencerminkan sebagai sosok figur wakil rakyat dalam berpolitik.
“Tidak pantas seorang anggota dewan yang terhormat mengatakan itu. Seharusnya beliau memberi contoh komunikasi politik yang baik. Bukan malah mengumbar emosi seperti ini,” tandas Sabar Swastono dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (13/2).
Seperti diberitakan tak hanya baliho maupun spanduk dukungan Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi agar maju menjadi Wali Kota Surabaya menggantikan Tri Rismaharini di wilayah Surabaya Barat.
Kali ini juga beredar flyer atau selebaran berfoto berisikan profil dan Kampanye Kepala Bapeko Surabaya Eri Cahyadi di kawasan Gubeng Surabaya.
Selebaran itu berisikan profil Eri Cahyadi selama menjalani karir sebagai seorang ASN. Di belakang flyer bolak-balik itu juga berisi program-program kerja yang dikerjakan Eri selama jabatannya di pemerintahan Kota Surabaya.
Uniknya, ada juga pemaparan persamaan Eri Cahyadi dengan Walikota Risma juga "Kenapa memdukung Eri Cahyadi".
Tak ayal beredarnya flyer kampanye Eri Cahyadi memantik reaksi keras dari Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Mahfudz.
Mahfudz geram pasalnya flyer itu dinilai sebagai tindakan tidak etis.
Pasalnya status Eri Cahyadi saat ini masih menyandang status aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Surabaya.
Apalagi flyer berisi foto Eri Cahyadi berdiri di samping foto setengah badan Walikota Aktif Surabaya Tri Rismaharini yang diterima puluhan masyarakat itu terjadi di salah satu dapilnya.
Kegeraman Mahfudz ini lantaran Eri Cahyadi selalu berkilah bahwa dirinya mencalonkan diri.
"Jadi etika kepala bappeko ini, etika moralnya wajib mundur. Coba berperilaku jantan jangan banci. Nanti alasan tiba-tiba direkom, dia kan selama ini pakai dana APBD," ujar Mahfudz dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (11/2).
Mahfudz meminta agar jika memang hendak maju pada persaingan Pilwali maka langsung saja.
"Kalau memang mau maju-maju ya. Tak usah berlindung di bawah ketiaknya," kata dia.
Mahfudz menjelaskan selebaran tersebut didapat di rumahnya. Dan memang ada yang menyebarkan.
"Tiba-tiba dapat selebaran ini. Bukan hanya di rumah saya, nyebar di mana-mana," tegas Mahfudz.
Dia menjelaskan tidak mungkin selebaran dengan jumlah cukup banyak itu tersebar begitu saja. Pasti ada yang mendesain.
"Kepala bappeko wajib mundur. Sudah tak etis begini," kecamnya.
Selama ini lanjut Mahfudz, Eri selalu beralibi tidak maju. Meskipun poster maupun baliho yang bergambar dia tersebar di mana-mana.
"Kalau nanti tiba-tiba direkom apa perlu dikepruki cangkeme," tandas Mahfudz kembali.
Modus demikian lanjut Mahfudz kembali adalah cara lama. Pura-pura tidak maju, namun ada niatan.
"Makanya alasan selalu seperti ini. Tak ada rekom, tak daftar. Tapi apabila direkom, diberi tugas jadi wali kota mau bagaimana lagi," tutur pria asal Madura ini.
Karena itu Mahfudz kembali menegaskan agar Eri bersikap jantan.
"Jangan cara masang spanduk di mana-mana tapi bukan saya. Terus siapa?," bebernya.
Cara ini jelas Mahfudz dianggap sangat tidak fair.
"Dia selama ini ke mana-mana atas nama Bappeko, ada RT kekurangan langsung dikasih besoknya, ada RW kurang dikasih. Kayak dewa," selorohnya.
Mahfudz memilih bersikap demikian lantaran Eri merupakan seorang ASN. Sehingga harus bersikal netral.
"Eri Cahyadi ke mana-mana melekat sebagai ASN dan menggunakan fasilitas APBD. Ketika dia kampanye dalam tanda kutip otomatis dia pakai dana APBD kan haram hukumnya," imbuhnya.
Ditanya apakah pernah menemukan secara langsung jika Eri kampanye Mahfudz menjawab belum.
"Kalau kampanye secara terbuka tidak ada memang. Tapi banyak orang Eri pengganti bu Risma. Membangun opini, membangun narasi, sudah lah kita tahu. Itu bukan saya," pungkas anggota Komisi B DPRD Surabaya ini.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pasca Putusan MK, Polres Jember Siaga 24 Jam Jaga Gudang Logistik Pemilu 2024
- Duet Anies-Cak Imin Kejutan Politik Sekaligus Porakporandakan Formasi
- Presiden Jokowi Minta APBN 2022 Fokus Pada Visi Presidensi G20 dan Enam Kebijakan Utama Ini
