Belasan tower telekomunikasi seluler atau menara BTS (Base Transceiver Station) milik beberapa vendor di kabupaten Madiun menunggak pajak. Tunggakan pajak tersebut terjadi dalam kurun waktu mulai tahun 2010 hingga 2020.
- Bank Indonesia Kediri dan Pemkot Madiun Gelar Kick Off Sekolah Peduli Inflasi
- Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Madiun Dikawal Ketat, Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor Siap Gelar Aksi
- Gelar Halal Bihalal, Alumni Secaba Senapati 96 Santuni Yatim Piatu di Kota Madiun
Kepala Badan pendapatan daerah (Bapenda) kabupaten Madiun melalui staf penagihan Angga Candra membenarkan hal tersebut, dan kini pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan serta penagihan kepada vendor pemilik tower agar segera menyelesaikan tunggakan pajaknya.
"Ada empat belas tower telekomunikasi milik beberapa vendor yang menunggak pajak, ini surat pemberitahuannya akan kirimkan," kata Angga dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu(7/4).
Informasi yang diperoleh, menara BTS di kabupaten Madiun jumlahnya kurang lebih ada sekitar 200 menara dan tersebar di 15 kecamatan. Sedangkan 14 menara BTS yang menunggak pajak tersebut baru ditemukan di tiga kecamatan dengan nilai potensi pajak satu menara rata-rata diatas lima ratus ribu rupiah.
"Kita sudah melakukan pendataan mas, baru di tiga kecamatan kemudian ada pandemi ini jadi ditunda," terang Angga.
Bapenda juga akan berkoordinasi dengan Satpol PP terkait menara BTS yang menunggak pajak tersebut. Jika tidak ada penyelesaian tunggakan pajak, maka akan diadakan pemutusan.
"Jika tidak ada penyelesaian kita akan koordinasi dengan satpol pp,sangsinya sampai pemutusan karena asas hukum pajak ini kan asas pemanfaatan," pungkas Angga.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bank Indonesia Kediri dan Pemkot Madiun Gelar Kick Off Sekolah Peduli Inflasi
- Kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Madiun Dikawal Ketat, Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor Siap Gelar Aksi
- Gelar Halal Bihalal, Alumni Secaba Senapati 96 Santuni Yatim Piatu di Kota Madiun
