Bendahara PPP Sidoarjo Urus Administrasi ke Bawaslu Usai Dari KPUDewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus berbenah dengan memberikan SK Pengurus terbaru. Setelah sebelumnya dari KPU kini giliran ke Bawaslu Sidoarjo, Senin (31/08/2020).
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
Bendahara DPC PPP, Zaky Annawawi, mewakili Ketua DPC menyerahkan SK untuk kepengurusan guna formalitas administrasi Di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang berhalangan hadir dikarenakan sedang menyiapkan suksesi Pilkada Sidoarjo.
"Iya betul, Ketua dan Sekretaris saya wakili mas, karena berhalangan hadir dan sedang menyiapkan pemilukada Sidoarjo ini dengan koalisi pengusung target menang," kata Zaky kepada Kantor Berita Politik RMOLJatim.
Bendahara PPP Kabupaten Sidoarjo ini menegaskan bahwa menjadi partai pengusung harus menang di Pilkada Sidoarjo dan sebentar lagi akan di umumkan rekomendasi dari PPP.
Terkait kedatangannya di Kantor Bawaslu, Zaky Anawawi membeberkan bahwa formalitas administrasi harus diserahkan ke Bawaslu, karena merupakan persyaratan formal yang ditentukan aturan.
Hari ini penyerahan ke Bawasalu untuk formalitas administrasi supaya PPP di Sidoarjo lebih Melejit dalam administrasi. Mengingat selama ini sempat vakum, ibarat tamu kita permisi ke tuan rumahnya," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sempat Membantah, Wahyu Setiawan Akui Sumber Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
- Pertanyakan Pengunaan Dana Pilkada 2024 Senilai Rp 84 Miliar, DPRD Gresik Senin Depan Hearing KPU
- KPU Tetapkan Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi Sah Pimpin Kota Mojokerto Hingga 2030
