Reshuffle atau perombakan kabinet masih menjadi teka teki yang ditutup rapat oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, isu reshuffle belakangan timbul tenggelam di ruang publik.
- Anies Diduetkan Dengan Puan Cuma Untuk Ambil Suara Umat
- Hasto Beberkan Alasan PDIP Umumkan 75 Kandidat Paslon Pilkada Hari Ini
- Jokowi Tidak Bisa Asal jadi Jurkam Pilkada, Ada Syaratnya
Salah satu elite partai politik koalisi pemerintah mengatakan, masih ada tarik ulur di antara petinggi parpol dengan Presiden Jokowi soal reposisi pada pelaksanaan reshuffle.
"Masih tarik ulur, karena ada parpol yang ingin reposisi, jadi posisi yang ada sekarang membuat mereka tidak happy," ujar sumber itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (15/10).
Disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan terlebih dahulu proses pergantian Panglima TNI, di mana Marsekal Hadi akan memasuki masa pensiun pada 30 November nanti.
Langka Jokowi mengutamakan pergantian Panglima TNI ini bukan tanpa sebab. Salah satunya karena ada keinginan untuk memberikan kursi kabinet kepada Marsekal Hadi Tjahjanto usai memasuki masa pensiun.
"Informasi yang saya terima, Pak Jokowi mau Pak Hadi masuk kabinet dan kemungkinan akan geser Pak Mahfud (sebagai Menko Polhukam)," katanya.
Skenario terdekat, Presiden Jokowi akan berkirim ke DPR tentan permohonan uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI.
"Surat Presiden akan masuk sebentar lagi, jadi ketika Pak Jokowi kan mau ke Roma (untuk KTT G20 pada 30 dan 31 Oktober)), pada saat itu akan dikirim ke DPR," sambungnya.
Diyakini bahwa surat akan langsung dibahas setelah reses berakhir pada 31 Oktober dan tiga hari berikutnya sudah diputuskan Panglima TNI terpilih.
"Sudah ada bahasan juga dan Wakil Ketua DPR menjanjikan tiga hari setelah masa sidang dimulai sudah ketok palu (Panglima TNI terpilih)," tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Eggi Sudjana Minta Yusril Ikut Gugat Class Action Ijazah Jokowi
- Koalisi PDIP-Golkar Terkendala Masalah Sejarah
- Khofifah Ajak Mahasiswa UINSA Wujudkan Inklusivitas dan Perkuat Toleransi sebagai Modal Pembangunan Bangsa