Sejumlah petani di wilayah Ngawi mengaku resah setelah beredar kabar rencana pemerintah pusat melalui Kementan bakal memangkas alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur.
- Asah Keterampilan Ibu-Ibu, Mak Ganjar Adakan Pelatihan Kreasi Baju Anak di Pasuruan
- Kumpulkan Data Kiai Cholil Bangkalan, Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan
- PPDB Online di Surabaya Tutup Celah Oknum Jual Beli Bangku Sekolah
Petani pun meminta rencana pemerintah itu dikaji ulang jangan sampai terjadi gejolak.
"Kalau kabar pemangkasan pupuk bersubsidi itu benar maka jelas terjadi kelangkaan pupuk. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada petani seperti saya ini," ungkap Harianto salah satu petani asal Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Rabu (22/01).
Ia menilai apa yang dilakukan pemerintah tidak tepat jika tanpa diberikan solusi. Mengingat apapun alasanya pemakaian pupuk organik yang digembar-gemborkan pemerintah hasilnya kurang memuaskan. Apalagi rencana pemangkasan pupuk bersubsidi bakal menyakiti kaum petani.
"Heran ya pemerintah itu ada saja terkait rencana BPJS dinaikan, rencana gas LPG 3 kilogram subsidinya dicabut dan saat ini malah alokasi pupuk mau digitukan," jelasnya.
Sementara itu beredar kabar pemrov Jatim meminta tambahan pupuk bersubsidi kepada Kementan. Pasalnya, jumlah pupuk bersubsidi tahun 2020 yang diberikan Kementan dinilai tak sebanding dengan usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari pemprov Jatim sebesar 4.930.917,71 ton.
Pada 2020 ini, pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mengajukan usulan e-RDKK pupuk bersubsidi ke Kementan sebesar 4.930.917,71 ton. Namun, Kementan hanya merealisasikan 1.349.594 ton, atau 27,37 persen dari total yang diusulkan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Waspadai Omicron, Polres Probolinggo Operasi Yustisi Jelang Akhir Tahun
- Gubernur Khofifah Ajak Forkopimda Jatim Siapkan Action Plan Antisipasi Kenaikan Tingkat Kriminalitas Bermotif Ekonomi Jelang Idul Fitri
- Plt Bupati Probolinggo Dapat Penghargaan dari Pangdam
