Berkomitmen dalam memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat, dengan cara meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dianugerahi penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 yang diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM di Jakarta, Kamis (8/8).
- Dengan Pembangunan Lahan Parkir Kayutangan Heritage, Pj Wali Kota Iwan Berikan Kontribusi yang Berarti
- Paparan Pj Wali Kota Malang Soal Konsep Penanganan Banjir dan DED Pasar Besar Direspon Deputi Bappenas
- Pj Wali Kota Iwan Puji Kinerja Seluruh ASN Pemkot Malang dalam Pelaksanaan 11 Program Prioritas
Dalam hal ini, Wahyu Hidayat mengungkapkan, kesehatan menjadi hal penting dalam pembangunan berkelanjutan. Karenanya, sektor kesehatan menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian Pemkot Malang.
"Tentu kita ingin semua warga bisa mendapat akses pelayanan kesehatan dengan layak dan mudah, sehingga harapannya dapat meningkatkan derajat kesehatan warga. Salah satunya melalui perlindungan jaminan kesehatan. Maka kita terus dorong agar semakin banyak warga masyarakat yang jadi peserta (JKN)," ujarnya melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita RMOLJatim.
Orang nomer satu di jajaran Pemkot Malang tersebut juga menyampaikan, komitmen peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan kesehatan ini juga diperkuat dengan kebijakan anggaran untuk kepesertaan JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Sekitar 40 persen peserta JKN di Kota Malang merupakan peserta yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Malang melalui pendanaan APBD. Pada 1 Agustus 2024 tercatat jumlah peserta aktif PBI APBD sejumlah 366.194 orang dengan alokasi anggaran Rp 171 miliar," paparnya.
Tak hanya itu, Wahyu juga menjelaskan, demi menunjang pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, Pemkot Malang juga telah meluncurkan aplikasi E-JKN Cekat.
"Yang mana, sebuah aplikasi layanan kepesertaan JKN bagi warga Kota Malang yang dilakukan secara Cepat, Efektif, Akurat, dan Terpadu. Aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan pengajuan dan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemkot Malang," lanjutnya.
Kemudian, untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan warga, Kota Malang juga telah didukung fasilitas kesehatan yang memadai.
"Saat ini, di Kota Malang ada RSUD Terakreditasi Paripurna sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes (Starkes) yang didukung dengan 16 puskesmas, 33 puskesmas pembantu, dan satu Labkesda. Selain itu juga ada rumah sakit swasta, klinik, dan dokter praktik mandiri yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Malang. Sementara itu, untuk SDM Kesehatan di Kota Malang berjumlah 11.816 orang yang terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, ahli gizi, sanitarian, serta tenaga kesehatan lainnya," beber Wahyu.
Selanjutnya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, per 1 Agustus 2024 capaian UHC Kota Malang telah mencapai 107,5 persen, meningkat dari 107,01persen (1 Desember 2023) dan 106,5 persen (1 Desember 2022).
"Hingga 1 Agustus 2024, tercatat sebanyak 844.252 orang (95,85 persen) menjadi peserta aktif JKN, angka ini naik dibandingkan Desember 2023 yang berada pada angka 832.611 orang," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia K. H. Ma’ruf Amin yang hadir sekaligus menyerahkan penghargaan tersebut menyampaikan, bahwa UHC menjadi sebuah konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, bermutu, serta tanpa hambatan finansial.
"Mulai per 1 Agustus 2024 jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 275 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia. Ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan juga seluruh pemerintah daerah," terangnya.
Wapres juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan peserta aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh, serta memotivasi daerah-daerah yang belum bisa mencapai target untuk sebisa mungkin dapat melakukan akselerasi pencapaian UHC.
"Dukung optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.
Sekedar informasi, pada UHC Award 2024 ini, penghargaan diterimakan kepada 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota atas dedikasi dan komitmennya yang tinggi dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN minimal 95 persen dari jumlah total penduduk.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dengan Pembangunan Lahan Parkir Kayutangan Heritage, Pj Wali Kota Iwan Berikan Kontribusi yang Berarti
- Paparan Pj Wali Kota Malang Soal Konsep Penanganan Banjir dan DED Pasar Besar Direspon Deputi Bappenas
- Pj Wali Kota Iwan Puji Kinerja Seluruh ASN Pemkot Malang dalam Pelaksanaan 11 Program Prioritas
