Bertambahnya Angka Kematian Nakes Adalah Bagian Dari Kerugian Negara

Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai data tersebut tidak bisa dilihat sebagai angka statistik semata, tetapi sebagai nyawa manusia yang memiliki harga yang tidak ternilai.

Tidak hanya itu, dia juga menilai dengan terus bertambahnya angka kematian tenaga kesehatan merupakan bentuk kerugian bagi kepentingan nasional dan harus segera dihentikan.

Menurutnya, satu nyawa yang hilang adalah memori bagi banyak orang. Di sisi lain, wafatnya para tenaga kesehatan adalah bentuk kerugian negara atas hilangnya aset sumber daya manusia, yakni kelompok yang cakap untuk mengisi pos strategis pelayanan publik.

“Kian berkurangnya kuantitas tenaga kesehatan kita, jelas akan berpengaruh pada merosotnya pelayanan negara terhadap masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” tegas Bukhori kepada wartawan, Senin (12/7).

Anggota Komisi Kebencanaan DPR ini juga menyoroti kasus aktif Covid-19 yang masih mencetak angka yang tertinggi kendati PPKM Darurat telah berjalan satu minggu. Data dari Satgas Covid-19 mencatat misalnya kasus aktif per 10 Juli 2021 bertambah menjadi 373.440.

Tidak hanya itu, politisi PKS ini juga menyesalkan lemahnya pengetatan di pintu masuk mancanegara hingga saat ini. Menurutnya, tidak adil jika mudik lebaran beberapa waktu lalu dijadikan sebagai kambing hitam atas lonjakan kasus yang terjadi.

Pasalnya, penularan virus ini terjadi akibat imported case yang disebabkan oleh mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Begitupun dengan kasus penularan varian Delta yang berasal dari warga India yang masuk ke wilayah Indonesia.

“Kasus terus meningkat kendati sudah relatif masa inkubasi 4 hari. Salah satu penyebab petaka ini adalah kegagalan pemerintah dalam memperketat pintu masuk bagi warga asing, maupun tenaga kerja asing sejak awal hingga berlangsung pandemi, bahkan sampai hari ini,” tegasnya.

Anggota Baleg ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan misi penyelamatan nyawa warga negara. Salah satunya dengan menata kembali struktur komando penanganan pandemi.