Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menyebut rencana Pemkot Surabaya untuk membangun pengelolaan (pabrik) limbah medis atau bahan berbahaya dan beracun (B3) di Surabaya, akan terus berlanjut. Bahkan pihak Kementerian LHK akan membantu dalam proses perijinan.
- Harmonisasi Tarif, PDAM Surabaya Gratiskan 34 Ribu Pelanggan
- Jambret Dimassa di Kawasan Tugu Pahlawan, Nyebur Sungai dan Kemudian Mati
- Bupati Kediri Terima Penghargaan Lencana Jer Basuki Mawa Beya Emas
Menurutnya, kebutuhan pengelolaan limbah medis di Surabaya sangat mendesak. Selama ini, Pemkot Surabaya menggandeng pihak swasta untuk masalah penanganan limbah medis. Mulai dari proses pengiriman, hingga pengelolaan.
Namun hal itu pastinya dengan menggunakan biaya yang cukup besar. Ia mengaku untuk biaya pengelolaan limbah medis dari 59 rumah sakit di Surabaya dalam tiap tahun mencapai Rp 1 miliar.
"Kita selama ini pakai pihak swasta, dan itu tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan dalam tiap tahun sekitar Rp 1 Miliar,†imbuhnya.
Febria mengungkapkan dalam setiap hari limbah rumah sakit di Surabaya mencapai 8 ribu kilogram. Jika dalam sebulan dikalikan bisa mencapai sekitar 240 ribu kilogram. Maka dari itu, kebutuhan pengelola limbah medis di Surabaya ini dinilai sangat mendesak.
â€Pihak Kementerian LHK juga telah mendukung kita untuk membangun pengelolaan limbah medis. Namun prinsipnya juga harus sesuai dengan pusat,†ungkapnya.
Ia menambahkan, pihak Kementerian LHK menyarankan agar nantinya pengelolaan limbah medis di Surabaya dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
"Pihak kementerian LHK menyarankan membentuk UPTD dan Bu Wali juga sudah sepakat,†pungkasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Warga Protes Penebangan Tiga Pohon Di Taman Magenda
- DPRD Kabupaten Pasuruan Laksanakan Vaksinasi Tahap Pertama
- Ruang Isoter Kota Kediri dan RS Kilisuci Sudah Kosong Pasien Covid-19
