Keberpihakan penuh pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terhadap upaya konservasi alam di Indonesia tidak hanya wacana.
- Rencana Pemerintah Prabowo-Gibran Naikkan Tunjangan Guru Dapat Apresiasi DPRD Jatim
- Syukuran Pelantikan Prabowo-Gibran, Budiono Berikan Bantuan Sembako Ke Warga Bojonegoro
- Pemprov Jatim Siapkan Anggaran Rp 800 M Untuk Program Makan Bergizi Gratis
Hal itu dipastikan oleh Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN), Budisatrio Djiwandono, sekaligus menjelaskan visi misi Prabowo-Gibran terkait perlindungan serta penghentian pengrusakan kawasan konservasi, perlindungan satwa dan tumbuhan langka, disertai hukuman yang berat yang pada pihak yang melanggar.
“Untuk konservasi alam, baik tumbuhan, hewan, dan ekosistem, Prabowo-Gibran memiliki keberpihakan penuh. Semua pihak harus terlibat dengan penegakan hukum yang tegas dan semangat kolaboratif. Ini adalah prioritas dan penting untuk generasi mendatang," jelas Budisatrio kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/1).
Budisatrio yang saat ini menjabat sebagai Ketua Panja Penyusunan Revisi Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) tersebut menuturkan, Prabowo-Gibran bila terpilih nanti kan menegakkan hukum dengan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang melanggar.
“Di AstaCita 2 tertulis bahwa hukuman seberat-beratnya akan diberikan kepada pemilik perusahaan yang terlibat usaha pertambangan yang merusak ekologi, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi. Harus dilakukan agar ada efek jera. Dan ini juga selaras dengan Revisi UU Konservasi yang sedang dibahas di DPR," papar Budisatrio.
Tidak hanya memastikan penegakan hukum, Prabowo-Gibran juga fokus pada pelestarian lingkungan dengan semangat kolaborasi semua pihak yang terlibat.
“Jika selama ini konservasi terkesan terpusat, maka ke depannya upaya konservasi alam akan dilaksanakan dengan kolaborasi. Baik dengan masyarakat adat, masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak swasta. Semua harus dilibatkan,” lanjut Pimpinan Komisi IV DPR RI tersebut.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Rencana Pemerintah Prabowo-Gibran Naikkan Tunjangan Guru Dapat Apresiasi DPRD Jatim
