Isu penundaan pemilu yang disuarakan elite partai politik membuat gaduh lantaran melanggar konstitusi. Liarnya isu penundaan pemilu tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh negara.
- DKPP Periksa Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya Atas Dugaan Laporan Caleg
- KPU Tetapkan 10 Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Lolos Parlemen
- Ormas-ormas Di Kota Probolinggo Siap Dukung Amin Ina Dalam Pilwali 2024
Oleh karenanya, Kongres Pemuda Indonesia (KPI) mendorong negara, dalam hal ini Badan Intelijen Negara (BIN) turun tangan mengungkap dalang dan motif di balik isu penundaan pemilu 2024 dan presiden tiga periode.
"Usulan itu (penundaan pemilu) sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan provokasi di masyarakat," kata Presiden KPI, Pitra Romadoni diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (5/3).
KPI juga meminta elite partai politik lebih bijak bersikap dan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, tensi masyarakat sangat tinggi karena harga bahan-bahan pokok melambung tinggi serta pandemi belum berakhir.
"Cek ombak yang dilakukan oleh para petinggi partai politik tersebut sangat ekstrem dilaksanakan karena harus melawan konstitusi dan tentunya keputusan akhirnya berada di tangan rakyat Indonesia," kata Pitra.
"Kami berharap isu tersebut tidak menjadi trigger pembangkangan konstitusi yang dapat menaikkan elektabilitas pimpinan partai dalam wacananya yang tidak berlandaskan hukum," demikian Pitra.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Revitalisasi Pasar Kembang Tahap Pertama Segera Dimulai, PD Pasar Surya Bangun TPS untuk Pedagang
