Pengesahan Undang Undang Ibukota Negara (IKN) menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memindahkan ibukota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
- IKN Proyek Pencitraan, Sekarang Memang Harus Terbengkalai
- Ratusan Investor Masuk IKN Cuma Prank, Rakyat Kena Tipu
- Anggaran IKN Diblokir: Prabowo Pro Rakyat, Jokowi Pro Oligarki
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) Budi Gunawan mengatakan, pemerintah tengah merancang proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang akan menjadi ikon sejarah baru negara.
Budi menyampaikan, alasan utama pemerintah memindahkan ibukota negara, karena adanya keinginan mengubah stigma bahwa Indonesia hanya Pulau Jawa.
“Bahwa Indonesia memiliki luas yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa. Maka Bapak Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara Pulau Jawa dan lainnya,” terangnya.
Pernyataan Budi Gunawan ini diamini Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (Pasak), Surpani.
Menurutnya, pemindahan IKN sudah melalui kajian mendalam. Salah satunya, pernah dia tulis dalam satu tesis mengenai peranan parpol dalam rangka mendukung perpindahan IKN.
"Jadi bicara perpindahan IKN, ini berdasarkan kajian mendalam. Saya sebagai pendiri Pasak, adalah satu-satunya penulis tesis tentang peranan partai politik dalam rangka mendukung perpindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim. Oleh karena itu, benang merahnya cukup panjang," tuturnya.
Surpani membeberkan alasan mengapa Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai IKN, yaitu karena letak geografisnya yang tidak berada di lempengan gempa, sehingga jarang terjadi bencana.
"Pertama, Kaltim secara geografis berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur, dan berada di jalur khatulistiwa. Kedua, berdasarkan kajian geografis, Kaltim tidak ada sasaran untuk terjadi gempa," jelasnya.
"Yang ketiga, lokasi Kaltim masih luas untuk dikembangkan menjadi ibukota modern dan profesional," demikian Suparni.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- IKN Proyek Pencitraan, Sekarang Memang Harus Terbengkalai
- Ratusan Investor Masuk IKN Cuma Prank, Rakyat Kena Tipu
- Anggaran IKN Diblokir: Prabowo Pro Rakyat, Jokowi Pro Oligarki