Terdakwa dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas Binti Rochma menyebut bila Ketua DPRD Surabaya periode 2014-2019 yang memberi perintah agar dirinya menantangani rekapan proposal jasmas itu di tahun 2018.
- Kasus Korupsi DAK Dispendik Jatim, 6 Saksi Hadir di Pengadilan Tipikor
- Polda Jatim Umumkan Hasil Identifikasi Penemuan 21 Kerangka Manusia di Surabaya
- Petisi 100 Adukan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi ke Bareskrim
"Ini apa, padahal tahun 2018 tak ada usulan. Saya gak mau," jelas Binti Rochma dikutip Kantor Berita RMOLJatim ketika menjawab pertanyaan dari penasehat hukumnya, Sudiman Sidabuke saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Selasa (25/2) lalu.
Bahkan lanjut Binti, bila tak mau menandatanganinya maka ia tidak akan mendapatkan jatah agenda kegiatan kunjungan kerja (kunker).
"Kalau ibu gak mau, gak boleh kunker. Siapa yang bilang, Ketua dewan," ungkapnya.
Lalu siapa yang menyodorkan rekapan proposal untuk di tanda tangani itu, tanya Sidabuke kembali.
"Yang menyodorkannya dua orang stafnya pak hadi (Sekretaris DPRD Surabaya) yang pernah menjadi saksi," aku Binti.
Bahkan kata Binti, yang menandatangani rekapan proposal di tahun 2018 padahal kegiatan itu terjadi pada tahun 2016 tak hanya dirinya.
Melainkan seluruh anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 dengan total keseluruhan berjumlah 50 orang.
"Ini 50 anggota dewan tanda tangan semua. Saya tanda tangan beberapa teman sudah tanda tangan semua," tandasnya.
Namun sayangnya, ketika membubuhkan tanda tangannya, Binti Rochma mengaku tak menghitung berapa jumlah proposal yang lolos verifikasi itu.
"Saya tidak tau berapa proposal. Tidak menghitung tanda tangan saja," pungkasnya.
Seperti diketahui dalam kasus ini Kejari Tanjung Perak telah menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas.
Sudah ada enam terdakwa yang sudah menjalani hukuman di cabang rutan klas I Surabaya pada Kejati Jatim.
Keenam terdakwa itu diantaranya anggota DPRD Surabaya Ratih Retnowati serta lima mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 yakni Sugito, Syaiful Aidy, Dini Rijanti Darmawan dan Binti Rochma.
Ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara dan saat ini masih proses kasasi.
Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.
Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.
Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.
Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Eks Kadindik Jatim, Saiful Rachman dan Eny Rustiana Didakwa Bersekongkol Rugikan Negara Rp8,2 Miliar
- Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Istri Mardani Maming Diminta Kooperatif
- Diduga Sebarkan Agenda Hoaks, NasDem Jatim Laporkan Singky Soewadji
