Isu amandemen UUD 1945 sekaligus penambahan masa jabatan presiden tiga periode ditolak keras oleh Partai Demokrat Jawa Barat. Bahkan, isu tersebut juga diyakini akan ditolak Gerindra meski masuk koalisi pemerintahan Joko Widodo.
- Bubarkan Relawan, Noel: Ganjar Miskin Gagasan
- Pasangan Kelana-Astutik Belum Ditetapkan KPU, Timses: Hanya Soal Waktu
- Cegah Terjadi Bencana, DPRD Jatim Minta Pengawasan Hutan Diperketat
"Kalau perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode presiden, itu akan kami tolak dan rakyat pasti menolak," papar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyuwijaya diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (4/9).
Tak hanya rakyat dan Demokrat, gelagat penolakan dari Partai Gerindra juga sudah terlihat dalam wacana tersebut. Apalagi, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani secara tegas sudah menyakana komitmen untuk mencalonkan kembali Prabowo Subianto di 2024.
"Ini kan tutup buku sudah. Pak Prabowo jadi Capres 2024 itu kan kode sesungguhnya bahwa Gerindra secara implisit menolak amandemen UUD 1945 yang terkait penambahan periode presiden," tegasnya.
Sejauh ini, koalisi pemerintah dinilai solid dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun soal amandemen UUD 1945 lain cerita.
"Kami menangkap pesan di koalisi belum solid soal amandemen UUD 1945 terkait itu," tandasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jokowi Perlu Tiru SBY yang Tegas Menolak Saat Diiming-iming Isu Perpanjangan Jabatan
- Jelang Ramadhan, Arab Saudi Dukung Gencatan Senjata dengan Houthi di Yaman
- Insiden 894 Korban Jiwa Petugas Pemilu 2019, AHY: Jangan Terulang Lagi !
