Tidak ambil untung dari saham yang ditanam di perusahaan bisnis PCR bukan jawaban yang pas bagi para seorang pejabat negara.
- Tingkatkan Ketahanan Air Warga, Prabowo Rancang Program Daur Ulang Grey Water
- Said Salahudin: Boleh Tidak Setuju KAMI, Tapi Jangan Sampai Dipersekusi
- Dasco Minta Masyarakat Tidak Berburuk Sangka Ke Presiden Jokowi Soal Bipang Babi Ambawang
Sebab, standar etika pejabat negara menurun saat tidak bisa membedakan mana negara, mana pasar. Termasuk mana yang menjadi ranah publik dan mana yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam jabatan.
Begitu tegas Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menanggapi dugaan keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan menteri di kabinet dalam bisnis PCR.
Menurutnya, polemik soal ini menjadi tambah runyam karena jurubicara para menteri tidak bisa membedakan posisi mereka dalam memberi jawaban.
“Jubir-jubir berkeliaran tanpa pengetahuan. Tambah runyam pengertian tidak paham mana institusi mana personal,” ujarnya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, lewat akun Twitter pribadi, Sabtu malam (6/11).
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengingatkan bahwa inti dari persoalan ini bukan soal ambil untung atau tidak para menteri yang bersangkutan. Tetapi mengenai etika pejabat negara yang tidak boleh terlibat pada bisnis yang berada di ruang kebijakannya.
“Mau untung atau mau rugi itu soal lain. Pejabat jangan berdagang di ruang kebijakannya. Itu intinya,” tutupnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Relawan Bajuri Sebut Restu Jokowi ke Gibran Bukan Politik Dinasti Tapi Nepotisme
- Deklarasi Gus Fawait-Djoko Susanto Dihadiri Ribuan Emak-Emak Di Jember
- Anies Nginap di Rumah Ustaz Abdul Somad
