Komisi B DPRD Kabupaten Madiun gelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas keluhan petani tentang serapan gabah yang dilakukan Bulog.
- Ganjar Temukan Masih Banyak Sekolah Belum Taat Prokes
- Gubernur Khofifah Desak Bupati Jember Kebut APBD Dan APBDes
- ULP Bangkalan Dituding Biang Kebobrokan Pembangunan
Para petani menilai kinerja Bulog lambat dalam menyerap gabah petani di Madiun. Tidak seperti yang digembar gemborkan pemerintah di media, implementasi program tersebut belum berjalan maksimal dan belum sepenuhnya berpihak kepada petani.
"Di lapangan banyak kendala dan permasalahan, sehingga kami membawa isu ini ke RDP. Dengan kekuatan Bulog serta dukungan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, seharusnya ada upaya lebih dalam menekan pengusaha penggilingan besar agar dapat bekerja sama dengan Bulog," kata wakil ketua petani Milenial, Husein Fata Mizani saat usai RDP dengan Komisi B dan Bulog, Rabu (26/3).
Sementara itu Kepala Perum Bulog Madiun, Harisun menanggapi keluhan petani menjelaskan bahwa keterlambatan serapan gabah bukan semata-mata karena kendala prosedural, melainkan juga disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana, terutama fasilitas pengeringan gabah atau dryer.
"Permasalahan utama di Kabupaten Madiun adalah terbatasnya sarana pascapanen. Saat ini, hasil panen dari petani Madiun harus kami bawa ke Ngawi untuk dikeringkan karena fasilitas di sini belum memadai," jelas Harisun.
Ia menambahkan pihaknya telah melakukan penyerapan gabah sesuai dengan instruksi Presiden. Hingga saat ini, menurutnya Bulog Madiun telah menyerap sebanyak 2.171.841 kilogram atau 2.394 ton gabah dari petani.
Bulog Madiun juga menyebutkan bahwa dalam tiga hari terakhir, pihaknya telah berhasil menyerap sekitar 1.000 hingga 1.200 ton gabah dari petani setempat.
"Setelah kami bertemu dengan berbagai pihak, ternyata ada sedikit miskomunikasi. Selama 58 tahun terakhir, Bulog menerima beras langsung di gudang, namun tahun ini kami diberikan tugas untuk menyerap gabah petani. Perubahan ini memang memerlukan penyesuaian," ungkapnya.
Usai rapat ketua komisi B Wahyu Widayat, menegaskan bahwa pihaknya mendorong Bulog agar bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemkab Madiun serta pengusaha penggilingan padi dan pengering gabah lokal.
Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serapan gabah, sehingga petani tidak lagi mengalami kendala dalam menjual hasil panennya. Ini bentuk respons terhadap aspirasi petani yang mengalami kesulitan dalam menjual hasil panennya ke Bulog.
"Berdasarkan laporan dari para petani, masih banyak hasil panen yang belum terserap oleh Bulog. Kami berharap ada solusi konkret agar tidak terjadi kendala serupa dimasa mendatang," pungkas Wahyu. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Anggota DPRD Madiun Budidaya Melon Premium Sistem Green House, Omzetnya Menggiurkan
- Puluhan Mahasiswa Demo Tuntut Cabut Instruksi Presiden Nomor 1/2025 di DPRD Madiun
- Komisi A DPRD Madiun Sarankan Dinas Pendidikan Inventarisir dan Simulasi Program MBG
