Masuknya Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjadi kandidat Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN) atau ibukota baru, dipertanyakan sejumlah pihak.
- Parpol 3 Besar, Pengamat Sarankan Golkar Tetap Punya Strategi Hadapi 2024
- PAN Ingin Tetap Bersama Golkar di KIB dengan Syarat Ajukan Figur Cawapres Ini
- Jangan Sampai Hak Rakyat Dilucuti Lewat Sistem Proporsional Tertutup
“Kalau saya menanggapi hal itu, sistemnya bagaimana. Metode pemilihannya itu seperti apa, kan saya tidak tahu. Apanya yang dibilang bagus dari Pak Anas,” demikian disampaikan pemerhati kebijakan publik, Amir Ma`ruf Khan kepada Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (3/3).
Amir mengkritik selama ini kebijakan informasi publik di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi tidak transparan. Pasalnya, ada sejumlah item yang tidak bisa diakses. Bahkan, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas juga dianggap banyak offside-nya.
“Kalau mengenai keterbukaan informasi publik, saya rasa banyak passwordnya, di antaranya terkait dengan pembukuan, pembelanjaan, pemasukan, pendapatan, dan penerimaan. Itu merupakan salah satu yang saya pertanyakan pada bupati sampai tujuh kali. Namun sampai detik ini itu tidak pernah ada jawaban secara tertulis dari bupati,” ungkap Amir.
Malahan pada Minggu kemarin, Amir dipanggil Polresta setempat terkait laporan kebohongan yang disampaikan atau disiarkan oleh Bupati Banyuwangi.
“Saya diundang dan saya sudah tanda tangan di dalam pengaduan saya dan sudah diterima Polresta,” imbuhnya.
Amir menceritakan, Bupati Anas telah melakukan dan atau menyiarkan kebohongan tentang luas Pulau Tabuhan.
“Dari menyebut luas 10 hektar menjadi 4,9 hektar. Dia juga juga menyebutkan dari 7 hektar menjadi 5,3 hektar,” jelasnya.
Atas tindakan offside Bupati Anas tersebut, Amir lantas melaporkan sebagai perbuatan seperti diatur dalam Undang-undang ITE dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14.
“Sekarang proses laporan itu juga sudah berjalan dan beberapa kali saya juga menyurati bupati dan tidak dijawab. Bahkan sudah tujuh kali saya bertanya ke bupati tentang mana yang benar terkait peryataannya di media. Tapi tidak dijawab. Selama dia masih belum pernah memberikan klarifikasi dan bukti-bukti, saya anggap dia itu berbohong,” demikian Amir.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada empat kandidat yang akan menjadi Kepala Otoritas Ibukota Negara (IKN) atau ibukota baru itu di antaranya Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pernyataan Prabowo 'Tidak Harus Saya' Perlu Dibuktikan dengan Tunjuk Jagoan 2024
- Mantan Walikota Probolinggo H.M Buchori Turun Langsung Yakinkan Warga Pilih Amanah
- Indonesia Desak PBB Bentuk Komisi Independen Usut Serangan Israel ke Gaza
