Kesediaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu dengan syarat harus dijadikan calon presiden tak perlu ditanggapi serius.
- Respon Cak Imin soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto: Kita Pasrah!
- Cak Imin: Kasus Penembakan PMI di Malaysia Harus Diusut Tuntas
- Cak Imin Minta Kapolri Usut Tuntas Kasus Penusukan 2 Santri Krapyak
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam memandang posisi Cak Imin saat ini dalam kondisi serba sulit.
"Saya kira pernyataan tersebut hanya sebuah gurauan di tengah situasi Cak Imin serba sulit," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/5).
Cak Imin, kata dia, seperti sedang menghibur dirinya lantaran dalam beberapa hasil survei selalu berada di paling bawah, bahkan terkadang tidak masuk dalam radar.
"Selain itu apabila melihat hubungan Cak Imin dengan NU yang akhir-akhir ini dapat dikatakan kurang mesra, maka semakin menyulitkan PKB di tahun-tahun politik ke depan," kata Saiful.
Belum lagi soal kasus korupsi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua pada 2011 atau dikenal dengan kasus kardus durian yang diduga turut menyeret Cak Imin kembali diungkit.
"Kalau dikalkulasi secara matang, tidak mungkin Koalisi Indonesia Bersatu begitu saja memberikan tiket capres kepada Cak Imin. Terlebih koalisi ini ada parpol yang lebih besar dari PKB (Golkar), maka tidak mungkin akan begitu saja memberikan tiket capres kepada Cak Imin," pungkas Saiful.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Respon Cak Imin soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto: Kita Pasrah!
- Cak Imin: Kasus Penembakan PMI di Malaysia Harus Diusut Tuntas
- Cak Imin Minta Kapolri Usut Tuntas Kasus Penusukan 2 Santri Krapyak
