Search: 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) Surabaya memberikan penghargaan kepada Kejari Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) atas keberhasilannya atas penyelamatan aset senilai Rp.56 miliar lebih.

Larangan buka puasa bersama sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dipastikan hanya diberlakukan untuk pejabat dan pegawai pemerintah.

Gerakan mahasiswa menjadi sebuah gerakan yang memiliki andil besar dalam runtuhnya sebuah rezim kekuasaan. Untuk itu, pemerintahan Joko Widodo diingatkan akan bahayanya ketika ada gerakan besar mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan oleh DPR RI.

Batalnya rencana deklarasi Piagam Koalisi Perubahan di Sekret Perubahan Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu malam (22/3) menyisakan tanda tanya.

Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko menolak Timnas Israel untuk berlaga di Indonesia pada gelaran Piala Dunia U-20.

Kerja pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu Serentak 2024, diharapkan bisa diperjelas standar dan operasional prosedurnya (SOP) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebanyak 21 dari 38 Kab/Kota di Jatim berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan target minimal 95 persen penduduknya tercover Jaminan Kesehatan. Sementara, 17 kab/kota menuju pencapaian UHC. 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan sejumlah arahan dalam rapat koordinasi pimpinan kementerian/lembaga program pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023.

Strategi politik dua kaki jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, diprediksi akan tetap dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), meski sudah bergabung di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Mantan Ketua Umum PB HMI MPO periode 2020-2022, Ahmad Latupono meminta agar bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menghentikan politik identitas.

Pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang soal banyak profesor hukum di kabinet saat ini yang justru menjerumuskan Presiden Jokowi melanggar konstitusi dianggap sangat tepat.

Seiring terus meningkatnya elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo Subianto hingga berada di papan atas patut disyukuri. Namun begitu, seluruh kader Gerindra diinstruksikan untuk tidak berpuas diri lantas terlena dan malas bekerja untuk kemenangan Pemilu 2024.