Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyebut tim Badan Anggaran (Banggar) pernah menggelar rapat berkali-kali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, usai anggaran makan dan minum (Mamin) sebesar Rp 35 Miliar di Pemkab Malang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan pendampingan Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi) saat pembahasan Monitoring Center Prevention (MCP) pada Bulan Februari tanggal 15 tahun 2022 lalu.
Search:
Cak Imin: Kami akan Cetak Sejarah Empat Kali, Siapapun yang Bergandengan Dengan PKB Pasti Menang
Sejak reformasi hingga Pilpres 2019 lalu sejarah politik Indonesia mencatat, siapapun yang berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pasti menang.
Soal Piala Dunia U20, Dubes Palestina Tidak Ragukan Posisi Indonesia
Keraguan yang beredar di masyarakat tentang perubahan sikap Indonesia, menyusul kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20, berusaha ditepis oleh Kedutaan Palestina di Jakarta.
Kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 Tidak Mengubah Posisi Indonesia terhadap Kemerdekaan Palestina
Masyarakat Indonesia diminta untuk tidak terprovokasi oleh pro kontra yang sedang berkembang terkait kehadiran timnas Israel di ajang Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di Jakarta tidak lama lagi.
Produsen Dilarang Merangkap Jadi Distributor dan Pengecer Minyakita
Sulitnya masyarakat mendapatkan minyak goreng murah berlabel Minyakkita belakangan ini jadi sorotan anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid.
MPR: Sejak UU TPKS Disahkan, Efektivitas UU Belum Memadai
Kelahiran Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus dibarengi dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah dalam melahirkan sejumlah aturan pelaksanaannya. Sehingga upaya negara melindungi setiap warga dari ancaman tindak kekerasan seksual segera terwujud.
Gede Pasek Tuding Abraham Samad dan Bambang Widjojanto Politisi Berbaju Penegak Hukum
Sebuah tudingan dilontarkan mantan Ketua Komisi III DPR RI, I Gede Pasek Suardika, kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dua mantan pimpinan KPK itu dianggap sebagai politisi berbaju penegak hukum.
Said Aqil: Enggak Usah Bayar Pajak Kalau Pejabatnya Masih Korupsi
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak. Tentu saja hal ini dilakukan bila para pejabat pajak masih melakukan tindakan korupsi.
Ahlulbait Indonesia Tolak Tim Israel Piala Dunia U-20
Keberadaan tim U-20 Israel sebagai salah satu peserta Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia pada Mei-Juni 2023 mendatang menimbulkan polemik panjang. Sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, kehadiran pemain muda Israel di tanah air jelas banyak mendapat penolakan.
BNPT Sebut Parpol Terafiliasi Teroris, Jubir Garuda: Malah Lapor Media dan Masyarakat Disuruh Main Tebak-tebakan
Pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang menyebut ada partai politik yang terafiliasi dengan kegiatan terorisme dianggap sebagai langkah yang kurang tepat.
Sisa Jabatan Pemerintahan Jokowi Tinggal Setahun, Apa Gunanya Reshuffle?
Masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin yang hanya tinggal satu tahun lagi membuat wacana reshuffle dianggap tidak relevan kalau bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Cak Imin: Dosa dan Haram Kalau Saya Tidak Percaya Diri Maju Pilpres 2024
Maju sebagai calon presiden pada kontestasi politik 2024 tentu butuh modal besar. Tak hanya modal finansial, latar belakang partai politik ikut mempengaruhi seseorang untuk percaya diri maju sebagai capres.
Dukung Wapres RI Luncurkan Gerakan Wakaf Indonesia, Gubernur Khofifah: Turunkan Kemiskinan dan Persempit Ketimpangan Sosial
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung penuh program Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) yang diluncurkan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin di SMA Trensains Tebuireng, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Rabu (15/3) siang.
Pejabat Pemkot Mojokerto Didemosi, Komisi ASN Turun Tangan
Pergeseran pejabat di Pemerintah Kota Mojokerto yang dilakukan 31 Januari 2023 menuai polemik hingga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akhirnya turun tangan.