Search: 

Meski di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap berupaya untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

DPP PDI Perjuangan disebut bakal mengeluarkan rekomendasi tahap IV Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tak lama lagi, salah satunya untuk Calon Wali Kota (Cawali) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Surabaya

Selain meminta maaf, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal mengevaluasi operasional Alun-alun Surabaya di komplek Balai Pemuda Surabaya.

Pertunjukkan seni dan budaya yang sempat digelar selama dua hari di Plaza Alun-alun Surabaya komplek Balai Pemuda akhirnya dihentikan sementara.

Baru berjalan dua hari tampilan kesenian di Alun-alun Surabaya atau Plaza Balai Kota akhirnya dihentikan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum dapat memastikan wacana proses Belajar Mengajar (PBM) melalui tatap muka di sekolah jenjang SD dan SMP akhirnya terkuak.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono mendukung rencana Pemkot Surabaya menjadikan kampung Peneleh dan sekitarnya menjadi kawasan wisata kebangsaan. Menyusul akuisisi rumah kelahiran sang proklamator Bung Karno.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengebut perbaikan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) demi mempersiapkan Piala Dunia U-20 pada 2021 mendatang.

Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Surabaya saat ini sudah tahap finalisasi.

Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo, karena pembukaan pelayanan operasional di RSUD Waluyo Jati Kraksaan tidak sesuai dengan rencana pada Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. 

Setelah berhasil mengembalikan situs bersejarah Aya Sofya menjadi masjid, pemerintah Turki saat ini berencana untuk mengonversikan sebuah bangunan bekas geraja ortodoks menjadi tempat ibadah umat muslim.

Kondisi pandemik Covid-19 di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk yang akan menggelar Pilkada 2020 dinilai rawan terjadi money politic. Hal tersebut bisa dimanfaatkan oknum calon Kepala Daerah (Cakada) dengan berbalut bantuan sosial (Bansos).

Temuan penggunaan anggaran untuk influencer yang mencapai Rp 90 miliar di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo membuat geram anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Ekonom senior DR Rizal Ramli menyatakan pemerintah tidak akan mampu keluar dari krisis ekonomi. Menurutnya harapan itu hanyalah ilusi belaka karena tidak adanya satupun menteri di kabinet kerja Presiden Jokowi yang piawai dalam mengelola korporasi.