Search: 

Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menyerahkan bukti korupsi bantuan sosial dan hibah Pemerintah Kabupaten Blitar 2013,2014, dan 2015. Penyerahan bukti ini sebagai penguat bahwa ada kegiatan merugikan negara dari para aparatur negara di Kabupaten Blitar.

Pertukaran posisi politik Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur dalam pusaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai terlihat. Kiai-kiai sepuh yang dulunya menjadi pendukung Joko Widodo (Jokowi) kini mulai beralih mendukung Prabowo Subianto. Begitu juga sebaliknya.

Hingga saat ini masih ditemukan peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terutama pasien penerima bantuan iuran (PBI) di Blitar, masih menghadapi ketidaktersediaan obat di sejumlah faskes. Akibatnya, mereka mengeluarkan biaya sendiri (out of pocket) membeli obat di luar faskes.

Kinerja Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yang disinyalir sarat dengan intrik kembali disorot. Kalau disorot anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Riswanto, kali ini Vinsensius Awey, politisi dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga mengkritisi hal yang sama.

Polres Lamongan berencana melakukan gelar perkara terkait kasus tindak kekerasan yang dilakukan pemain Timnas Saddil Ramdani terhadap kekasihnya, Ar.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya intensif melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di seluruh kecamatan hingga kelurahan.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan ada dua masalah serius yang dapat mengancam ketahanan pangan di Jatim. Pertama, menyusutnya lahan pertanian yang mencapai 1.953 hektar per tahun.

Mantan Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Pemprov Jatim, Syamsul Arifien dituntut 1,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberatasan Korupsi (JPU KPK).

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memastikan ketahanan pangan Jatim saat ini dalam posisi sangat baik, bahkan mampu menjadi tulang punggung nasional. Hal tersebut terlihat dari ketersediaan pangan seperti beras, jagung, dan ubi kayu dalam posisi surplus.

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli ingin tahu komitmen kandidat Pilpres 2019 terkait pemberantasan mafia impor pangan. Bahkan, RR sudah bertanya kepada Hashim Djojohadikusumo, adik Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Pemerintah melakukan kebijakan impor jagung karena mempertimbangkan masukan peternak. Ren¬cananya, impor dilakukan sekitar 50 ribu hingga 100 ribu ton sebelum tahun baru 2019.

Selama empat tahun memerintah, Presiden Joko Widodo dianggap berhasil membangun Indonesia lebih maju.Demikian disampaikan adik kandung Basuri Tjahja Purnama saat menghadiri pengukuhan Komunitas Blusukan Jokowi di Semarang, Minggu (4/11).

Kementerian Luar Negeri menginformasikan bahwa ada 188 WNI yang terancam hukuman mati di Indonesia. Tuti Tursilawati adalah TKI kelima dalam 10 tahun yang dieksekusi di Arab Saudi. Data itu tercatat dalam Jaringan Buruh Migran.

Rancangan APBD Jatim 2019 untuk Bidang Kesehatan dialokasikan anggaran total Rp 4 Triliun lebih. Dana itu tersebar di Dinas Kesehatan Jatim Rp 389 milyar, UPT dan Rumah Sakit Khusus Rp485,9 milyar, RSU dr. Sutomo Rp1,582 Triliu,RSU dr. Saiful Anwar Malang Rp942 milyar, RSU dr. Sudono Madiun Rp293,9 milyar, RSU Haji Surabaya Rp283,76 milyar dan RS Jiwa Menur Surabaya Rp94 milyar.

LSI Denny JA baru saja mengeluarkan hasil penelitan mengulas soal peta pertarungan partai politik di Jawa Timur. Survey dilakukan 4-14 Oktober 2018 dengan 600 responden. Hasilnya, jika pemilihan dilakukan hari ini Parpol dengan perolehan terbanyak adalah PKB 21,7%, PDI-P 21%, Golkar 5,2%, Gerindra 4,6%, Demokrat 3,6%. Kemudian disusul parpol yang berada di papan tengah adalah Partai Perindo 1,7%, PPP 1,7% dan PAN 1,4%. Sedangkan Parpol seperti Nasdem 0,8%, PKS 0,7%, PBB 0,3%, PSI 0,3%, Hanura 0,2%, Berkarya 0, Garuda 0 dan PKPI 0.Melihat hasil tersebut, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad menghormati hasil survey itu sebagai penelitian yang sifatnya ilmiah. Namun Sadad memberi catatan bahwa hasil survey itu kurang ada korelasi dengan kondisi rill di masyarakat Jawa Timur. Kalau kita potret secara riil di masyarakat, jelas bahwa partai kita (Gerindra) ini ada di partai urutan pertama atau minimal ke dua,” jelas Sadad, Minggu (4/11/2018).Menurut politisi yang berlatar santri NU ini, hasil survey itu belum mewakili seluruh masyarakat di kampong-kampung dan di desa-desa. Jadi kita nggak bisa meminta penjelasan mereka itu menggunakan teknik apa. Kita tidak ada masalah, biar saja, kita tidak terganggu dengan survey itu,” terangnya.Dijelaskan Sadad, Partai Gerindra punya mekanisme sendiri di internal untuk mengukur elektabilitas partai berikut multi effect dari pilpres. Dimana capres dari Partai Gerindra adalah juga ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Belum lagi kerja-kerja dari Caleg yang mayoritas adalah tokoh-tokoh berpengaruh di daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, Kita masih optimis di nomer urut dua,” tandasnya."Lumbung-lumbung suara Gerindra di daerah-daerah juga cukup banyak dan hampir merata. Lumbung pemilih Prabowo adalah lumbung Gerindra juga. Secara teori begitu,” ujarnya.Misalnya di Madura, itu lumbung suara Prabowo sejak pemilu 2014. Di Bangkalan Prabowo dan Gerindra sangat dicintai dan di Sampang Partai Gerindra pemenang kedua selisih dikit dari PKB tapi sama-sama 8 kursi. Itu menandakan, kontes politik 2014 (pileg dan Pilpres), suara pak Prabowo yang tidak sebooming sekarang saja, sudah memberi efek politik cukup besar bagi gerindra. Apalagi sekarang, ketika masyarakat Jawa Timur semakin menunjukkan pilihannya untuk Pak Prabowo di Pilpres nanti,” paparnya. Sekarang ini. tambah Sadad, justru terjadi lonjakan yang cukup signifikant suara Prabowo dan Gerindra. Sekarang ini kita sebagai kader, setiap hari merasakan respon denyut masyarakat kehadiran pak prabowo di berbagai tempat. Saya optimis nanti di pemilu 2019 Gerindra mendapat suara sangat besar,” tandasnya. [bdp]